REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut terlambat bagi Partai Demokrat bila menyatakan keinginannya untuk bergabung di koalisi pemerintahan saat ini. Keinginan bergabung seharusnya disampaikan sebelum pilpres.
Andreas mengatakan, keinginan Demokrat untuk merapat ke Joko Widodo (Jokowi) bisa diartikan Demokrat memang lebih dekat dengan Jokowi-KH Ma'ruf Amin. "Namun, seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas saat dikonfirmasi, Selasa (13/8).
Andreas menerangkan, pernyataan ingin bergabung juga bisa diartikan bahwa Demokrat ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ia juga menyebut ada keinginan Demokrat untuk turut mengupayakan kekuasaan.
"Tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," kata Anggota DPR RI Komisi I ini.
Andreas pun memastikan, presiden terpilih Joko Widodo akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir setelah kemenangan dan mengelola dukungan-dukungan tersebut. Dengan demikian, pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif.
Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan membantah anggapan yang menyebut manuver partainya merapat ke koalisi pemerintahan sebagai upaya mengantar kursi di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Syarief menegaskan, Demokrat tidak pernah meminta jatah kursi kabinet.
"Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi. Karena kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," ujar Syarief Hasan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (13/8).
Kendati tak mengincar menteri, Syarief mengatakan, bukan berarti Demokrat mau bergabung tanpa mengajukan syarat. Syarief menyebut ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar Demokrat mau bergabung.
"Pertama kita chemistry-nya cocok apa enggak. Chemistry-nya dalam membangun bangsa cocok apa enggak. Programnya cocok atau tidak. Yang kedua kebersamaan ada atau tidak di dalam. Koalisi kan harus kompak. (Ketiga) Kami nyaman atau tidak di dalam (koalisi)," kata Syarief Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika