REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar menteri dari PDIP lebih banyak dimaklumi parpol koalisi lain. Namun, sikap Presiden Joko Widodo yang memberia jaminan PDIP dapat jatah terbanyak dapat bermakna lain.
"Apakah Jokowi belum merdeka dari parpol? Tidak mungkin Jokowi lepas dari pengeruh partai," kata Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago pada Republika.co.id, Jumat (9/8).
Menurut Pangi, posisi presiden secara konstitusional seharusnya sangat kuat sehingga tidak perlu setengah hati dalam menjalankan amanat dan kepercayaan rakyat.
Dengan demikian, kata dia, pengangkatan menteri jangan sampai lebih cenderung kepada tawar menawar dan kompromi semata daripada faktor kompetensi dan profesionalisme. Seharusnya, lanjut Pangi, sekuat apapun upaya intervensi dan tekanan politik tidak akan memberi pengaruh apapun jika presiden secara personal juga kuat.
Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting menilai, bila posisi presiden tersander, maka akan membuka potensi terjadinya kompromi-kompromi politik dalam pembentukan kabinet. Akibatnya hak prerogatif presiden kurang maksimal dijalankan.
"Bila terbebani, maka kabinet ahli dari profesional memang sulit terwujud (zaken kabinet) karena Jokowi tetap harus berkompromi dan mengakomodir kepentingan parpol, agar tidak diganggu dan dijahilin/direcoki partai nantinya," kata dia.
Terkait permintaan Mega, menurut Pangi, tidak ada yang ganjil dan salah soal bagaimana sikap ketua umum partai politik meminta jabatan kursi menteri. Sikap PDIP menunjukkan daya tawar dan memakai panggung kongres untuk memperlihatkan PDIP sebagai partai yang paling pantas mendapatkan kursi menteri paling banyak.
"Jadi Jokowi juga punya bergaining position meningkatkan daya tawarnya, bisa saja Jokowi tidak akan menuruti semua kemauan dan mengabulkan permintaan Megawati," kata dia.
Parpol pengusung Jokowi seperti Golkar, PPP, PKB dan Nasdem memandang permintaan Megawati adalah hal yang wajar. Mereka mengakui PDIP sebagai partai pemenang tertinggi dan pengusung utama.
"Sebagai Partai pemenang pemilu dan partai pendukung Koalisi Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin wajar jika menginginkan lebih banyak. Itu kan proporsionalitas saja," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily melalui pesan singkat yang diterima Republika.co.id, Jumat.
Para partai pendukung relatif masih percaya pada prerogatif Jokowi dalam menentukan formasi para pembantunya. Mereka meyakini Jokowi masih akan memilih orang terbaik di Kabinet Kerja Jilid II.
"Kalau soal jumlahnya ya itu biar Presiden yang menentukan sebagai pemegang hak prerogatif," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam pesan singkatnya, Jumat.
Presiden Joko Widodo berpidato pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).
Namun, para partai pendukung mengharapkan proporsionalitas tetap dipakai Jokowi dalam membagi kue kekuasaannya. Jokowi diminta untuk tak hanya memperhatikan PDIP, namun juga partai-partai lain yang telah mendukungnya di Pilpres 2019.
"Yang perlu diperhatikan adalah proporsionalitasnya. Karena yang mendukung Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf kan bukan hanya PDIP tapi ada banyak partai, baik yang punya kursi di parlemen maupun yang tidak punya kursi," kata Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8).
Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali.
"Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.
Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut, dan memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain. "Yang jelas (kursi menteri untuk PDI-P) pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," kata Jokowi ketika berpidato di acara Kongres ke-V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika