REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak akan mendesak Presiden Joko Widodo terkait posisi menteri dalam kabinet. Partai berlogo banteng moncong putih itu menyerahkan sepenuhnya komposisi menteri kepada Jokowi.
"Ditempatkan di mana pun juga. Sekali lagi pola pikir kita bukan politik pragmatis. Pola pikir kita harus memikir Indonesia ke depan kayak apa," kata Politikus PDIP Djarot Saeful Hidayat di Denpasar, Bali pada Jumat (9/8).
Jokowi menjamin PDIP untuk mendapatkan kursi kabinet terbanyak dibanding partai koalisi lainnya. Hal itu dilakukan menyusul permintaan Ketua Umum partai Megawati Soekarnoputri yang disampaikan saat membuka Kongres V pada Kamis (8/8) lalu.
Mantan Ketua DPP PDIP bidang keorganisasian itu mengaku belum mengetahui lebih lanjut terkait diskusi partai dengan Jokowi berkenaan jumlah kursi pembantu presiden. Namun yang jelas, dia melanjutkan, keinginan masuk dalam kabinet itu sudah disampaikan kepada mantan wali kota Solo tersebut.
"Nggak ngerti saya. Kalau itu kan sudah disampaikan oleh Pak Jokowi," kata Djarot saat dikonfirmasi terkait pengajuan kursi menteri.
Mantan bupati Blitar itu berpendapat, lebih baik memikirkan bagaimana caranya mendorong MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga menetapkan pola pembangunan berdikari. Dia mengatakan, hal itu agar negara memiliki pandangan dan jangkauan untuk 50 tahun ke depan.
"Kalau pos strategis, kita postur kabinet juga belum tahu seperti apa. Sekarang lagi digodok," kata Djarot lagi.
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan jika kabinetnya kemungkinan akan berisi 34 kementerian. Namun, ia mengaku belum membagi-bagikan kursi menteri itu kepada partai manapun termasuk PDIP. Meski demikian, dia menjamin jika partai berlogo banteng moncong putih itu akan mendapat kursi terbanyak.