REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah secara resmi mengenalkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kader PDIP dalam pembukaan Kongres ke-V, kemarin. Dengan pengenalan resmi itu, mungkinkah Ahok akan masuk kabinet Jokowi?
Wakil Sekretaris Jendral PDIP periode 2015-2019 Eriko Sotarduga enggan berandai-andai terkait potensi Ahok untuk menduduki kursi menteri. Partai berlogo banteng moncong putih ini menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet mepada Presiden Jokowi.
"Kami tentu belum sejauh itu. Sekali lagi juga masalah siapa yang diinginkan bapak presiden biarlah itu menjadi hak beliau, hak prerogratif, jadi kita tidak usahlah sampai sejauh itu," kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP periode 2015-2019 Eriko Sotarduga di Denpasar, Jumat (9/8).
Eriko mengatakan, partai tentu tidak bisa sembarangan dalam mengajukan nama kader untuk mengisi kursi kabinet pemerintah. Dia melanjutkan, PDIP tentu akan menganalisis terlebih dahulu secara hukum akan konsekuensi penunjukan Ahok sebagai menteri.
Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) menyapa peserta lainnya pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).
Pernyataan Eriko merujuk pada kasus hukum yang sempat melilit Ahok saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebab itu, Eriko meminta semua pihak untuk menunggu waktu sambil melihat perkembangan ke depan.
"Kita kan harus mematuhi konsekuensi hukum. Walaupun kadang-kadang kalau meminjam yang disampaikan ibu Mega, hukum tidak berkeadilan juga tapi itulah yang terjadi, kita harus hormati. Suka atau tidak suka kita harus hormati," katanya.
Ahok memang sudah diresmikan sebagai kader PDIP pada 8 Februari 2019 lalu di DPD Bali. Namun, Eriko mengungkapkan, pengangkatan itu bukan berarti mantan bupati Belitung Timur itu siap kembali terjun ke dunia politik praktis.
Eriko mengungkapkan, Ahok saat ini hanya ingin menekuni diri sebagai profesional dan kembali mencari rezeki. Hal itu, katanya, dilakukan sebagai langkah Ahok untuk memukai kehidupan kembali setelah keluar dari tahanan.
"Itu yang beliau inginkan. Jadi belum ada (rencana terjun ke politik). Karena saya dampingi beliau waktu bertemu dengan ibu Mega, tidak ada," katanya.
Pendapat berbeda diungkapkan Ahok saat dikonfirmasi perihal peluang dirinya untuk mengisi kursi kabiner kerja jilid II. Dia tidak menolak namun juga tidak berharap untuk diangkat sebagai pembantu presiden dalam masa pemerintahan lima tahun ke depan.
"Saya enggak tahu. Itu hak prerogatif presiden. Saya enggak tahu. Itu urusan Presiden," kata Ahok.
Dibela Mega
Mega memperkenalkan dan membela kader baru partainya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sambutan di Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Kamis.
Awalnya Mega memperkenalkan kepada para tamu undangan yang hadir bahwa dalam Kongres V PDIP turut hadir seseorang yang sudah menjadi kader PDIP.
"Di sini juga ada yang sudah jadi kader PDIP, BCP Basuki Cahaya (Tjahaja) Purnama," kata Megawati disambut tepuk tangan peserta kongres.
Setelah memperkenalkan Ahok, Mega lalu teringat mengenai kasus yang sempat menimpa Ahok sehingga menyebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat penolakan sampai dibui.
Mega mengaku bingung, ketika berbicara Pancasila dan nilai gotong-royong yang menjadi dasar falsafah negara, mengapa nama Ahok dulu sempat mendapat penolakan. "Masa nggak boleh, mau namanyaa aseng, mau Ahok, mau Badu, kalau dia warga negara Indonesia ya sudahlah," kata Mega.
Megawati juga mengaku pernah dilarang memanggil Basuki Tjahaja Purnama dengan panggilan Ahok. "Saya bilang wong namanya begitu, masa tidak boleh. (Makanya) Tadi saya hapal namanya, Basuki Cahaya Purnama. Saya berarti panggil, 'Pak Purnama apa kabar?'," kata Megawati kemudian tertawa.
Dijumpai secara terpisah seusai pembukaan kongres, Ahok yang mengenakan kemeja merah PDIP menyatakan bersyukur dapat diperkenalkan Megawati dalam kongres.Dia menilai pidato Megawati sangat luar biasa dan membangkitkan semangat seluruh kader partai
Ikuti Whatsapp Channel Republika