REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kongres ke-V PDI Perjuangan di Bali mengukuhkan tanda jika calon presiden nomor urut dua tersebut telah menerima hasil Pemilu Presiden 2019. Kehadiran Prabowo juga menunjukkan keberpihakan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang didukung PDIP.
Peneliti komunikasi politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai Prabowo telah memutuskan keberpihakan pada pemerintah meskipun secara struktur tidak berada di koalisi pemerintah. “Ini mengukuhkan tanda jika Prabowo secara total menerima hasil Pemilu dan mengakui kemenangan Jokowi tanpa perdebatan," ujar saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (8/8).
Di sisi lain, ia mengatakan, kehadiran Prabowo pada Kongres PDIP sebenarnya bukanlah hal yang menarik. Ia menerangkan setiap kongres memang selalu memyisakan kursi undangan untuk pimpinan partai politik (parpol) lain.
Prabowo dan Mega juga kerap bertemu dalam beberapa kesempatan di antaranya pertandingan pencak silat Asian Games 2019 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 29 Agustus 2018. Saat itu, Prabowo hadir dalam kapasitas sebagai Ketum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa.
Kedua elite politik ini juga bertemu saat Prabowo mengunjungi Megawati di kediaman di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7). Undangan PDIP untuk Prabowo pada Kongres ke-V merupakan reaksi dari pertemuan kedua tokoh bulan lalu.
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). (ANTARA)
Kongres PDI Perjuangan digelar di Hotel Sanur, Bali pada 8-11 Agustus 2019. Salah satu agenda kongres adalah membentuk kepengurusan DPP PDI Perjuangan untuk lima tahun ke depan.
PDIP juga akan mempertimbangkan aspek regenerasi, seperti jabatan ketua harian di struktur kepengurusan DPP selanjutnya. Namun, Dedi mengatakan Megawati masih sulit tergantikan. Apalagi, PDIP memiliki karakter politik oligarkis.
Dedi mengatakan Megawati bukan sekadar ketua umum, tetapi sekaligus pemilik. Selain itu, ketokohan Megawati sedemikian melekat meski PDI Perjuangan diklaim sebagai partai kader.
Ketokohan Megawati juga menguatkan pandangan bahwa PDIP menjaga trah Soekarno. "Klaim partai kader dilakukan oleh semua Parpol, tetapi parpol menghitung seberapa besar pemgaruh ketum terhadap perolehan suara, dan PDIP masih didominasi pengaruh Megawati," kata Dedi Kurnia.
Kendati demikian, Dedi menduga Megawati telah memulai regenerasi itu, yakni dengan menempatkan Puan Maharani dan Prananda Prabowo di pimpinan PDI Perjuangan secara struktural. “Keduanya bisa memulai debutnya secara terbuka," ucapnya.
Namun, Dedi juga menyarankan, agar kondisi ini diwaspadai lantaran Megawati tidak selalu bisa berkuasa. Karena itu, Mega harus mulai mengenalkan tokoh baru dari trah Soekarno sebagai upaya menjaga regenerasi.