REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar enggan menanggapi terkait klaim PPP yang menyebut telah mengetahui jumlah jatah menteri. Sebab, urusan kabinet, termasuk komposisi dan figur yang dibutuhkan, menjadi hak preogratif Jokowi.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan Jokowi yang berhak menentukan siapa saja yang dibutuhkan pemerintahan Jokoiw-Ma'ruf mendatang. "Partai Golkar sendiri sangat percaya bahwa Pak Jokowi memiliki penilaian yang sangat obyektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam membantu beliau untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan bangsa ini," kata dia, Kamis (8/8).

Ia juga meyakini Jokowi mengetahui mana figur-figur yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan manajerial, dan bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ia pun memastikan Partai Golkar akan menyiapkan nama apabila diminta oleh Jokowi untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya.

"Tentu kami memiliki kader-kader untuk mengisi portofolio yang dikehendaki beliau. Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto," kata dia.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim sudah mengetahui jumlah posisi menteri yang diberikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kepada mereka. Namun, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai belum mengetahui posisi menteri yang akan diberikan. 

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan jumlah posnya saja yang akan diberikan, tapi belum menyampaikan posnya apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/8). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika