REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, stok blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau e-KTP hampir habis. Menurutnya, stok blanko KTP-el sudah terdistribusi ke semua daerah.
"Blanko di pusat juga hampir habis. Sudah terdistribusi semua ke daerah," ujar Zudan kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8).
Hal itu menanggapi kesulitan warga di beberapa daerah yang ingin mencetak KTP-el. Sebab, pencetakan KTP-el di daerah pun dibatasi karena keterbatasan blanko KTP-el tersebut. Sebagai gantinya, mereka diberikan surat keterangan usai melakukan perekaman data.
Zudan mengatakan, Dukcapil Kemendagri belum berencana mengadakan pengadaan blanko KTP-el. Ia beralasan, Kemendagri belum memiliki anggaran untuk melakukan pengadaan dalam waktu dekat ini.
"Belum ada uangnya, anggaran tahun 2019 sudah dibelanjakan semua. Ternyata kebutuhan di lapangan melonjak tinggi melampaui yang direncanakan," jelas Zudan.
Ia menyebutkan, pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2019, Kemendagri telah belanja sekitar 17,6 juta keping blanko KTP-el. Menurut dia, solusinya harus menambah pengadaan blanko KTP-el oleh Menteri Keuangan (Menkeu).
"Solusinya harus ditambah anggaran oleh Menkeu untuk beli blanko," kata dia.
Ia merinci, dari 17,6 juta keping, sekitar 16,6 juta keping blanko KTP-el sudah didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia. Sisanya yang ada di pusat sebanyak 400 ribuan keping saja.
Sementara, Kemendagri menyediakan blanko KTP-el sebanyak 20 juta keping pada 2017 dan 28 juta keping pada 2018. Zudan mengatakan, Dukcapil Kemendagri akan mengusulkan anggaran tambahan untuk pengadaan blanko KTP-el pada APBN Perubahan 2019.
Namun, Zudan belum menyebut secara rinci besaran anggaran yang akan diajukan untuk pengadaan blanko KTP-el tersebut. "Iya (akan diusulkan). Kami usulkan anggaran tambahan," kata dia.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Republika)
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, kejadian kurangnya stok blanko KTP-el menunjukkan buruknya manajemen anggaran. Padahal, KTP-el merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada warga.
"Ini kejadian yang menunjukkan buruknya manajemen anggaran. Kami Komisi II juga tanggung jawab. Walau karena keputusan MK kami tidak dapat menganalisa detail karena satuan tiga tidak bisa dibahas," jelas Mardani kepada Republika.co.id, Kamis.
Menurut dia, seharusnya Kemendagri menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran yang harus diperbaiki. Jangan sampai ada lagi kekurangan blanko KTP-el.
Ia mengatakan, Kementerian Keuangan harus segera menambah anggaran untuk pengadaan blanko KTP-el ini. Sebab, pelayanan penerbitan KTP-el menjadi pelayanan dasar negara sebagai identitas kependudukan.
"Tidak boleh ada pelayanan dasar pada masyarakat yang terganggu ini. Mesti ditambah oleh Kemenkeu karena pelayanan KTP-el termasuk pelayanan dasar negara," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika