REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok rutin menggelar bursa kerja untuk menanggulangi masalah pengangguran. Saat ini angka pengangguran di Depok mencapai 6,4 persen dari 2,2 juta penduduk di kota satelit Jakarta tersebut.
"Untuk tingkat provinsi kita masih rendah, namun kami tetap memiliki kewajiban untuk menurunkan angka tersebut," ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, di Balai Kota Depok, Rabu (7/8).
Disnaker Depok menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema strategi mengatasi pengangguran melalui fasilitasi pengembangan kewirausahaan terpadu di Kota Depok. "Kami cukup serius mengatasi persoalan pengangguran. Selain rutin menggelar bursa kerja, kami juga berupaya mencari solusi menurunkan angka pengangguran melalui FGD," kata dia.
Dia menambahkan, berbagai upaya juga telah dilakukan Disnaker Kota Depok untuk mengatasi hal tersebut, seperti penempatan dan pelatihan tenaga kerja, Sistem Bursa Kerja Online (BKOL), pameran bursa kerja, Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu (PKWT) serta pengiriman transmigran. "Upaya ini mampu menurunkan angka pengangguran setiap tahunnya. Kepadatan penduduk yang terus bertambah serta lulusan siswa yang tidak memiliki keterampilan khusus, juga ikut mempengaruhi angka pengangguran," tutur Manto.
Direktur Fasilitasi Insfrastruktur TIK Badan Ekonomi kreatif (Bekraf), Muhammad Neil El Himam mengatakan, Kota Depok memiliki kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas rata-rata nasional, yaitu 13 persen lebih. Fakta Ini merupakan potensi yang bagus jika dikembangkan.
"Ini indikasi bagus, bahwa Kota Depok merupakan salah satu kota kreatif yang memiliki potensi luar biasa. Bekraf sudah beri bantuan ke komunitas Depok salah satunya Keboen Coding yang bergerak di bidang IT. Depok potensial di sektor digital aplikasi dan game. Mudah-mudahan rumusan yang telah dibahas dalam forum, bisa membawa dampak perubahan yang baik untuk Kota Depok ke depannya," jelas Himam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika