REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem enggan menegaskan, jumlah maupun posisi menteri yang diserahkan Presiden terpilih Joko Widodo ke partainya menjadi prerogratif Jokowi. Menurut Nasdem, jumlah maupun posisi itu lebih layak disampaikan langsung oleh Jokowi.

"Kami tidak akan ngomong-ngomong itu, nanti pak presiden yang akan mengumumkan itu," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (7/8).

Johnny enggan menanggapi pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani yang mengklaim telah mengetahui jumlah menteri yang dijatahkan kepada PPP. Menurut Johnny, penentuan jumlah dan posisi menteri tetap berada di tangan Jokowi.

"Kita sudah bilang, sudah putuskan, itu urusan Presiden, enggak jawab-jawab lagi ah, Nasdem tidak jawab itu karena kami serahkan pada Presiden," ujar Johnny.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi akan memutuskan formasi kabinetnya di tanggal yang tepat, setelah pelantikan presiden. "Barangkali pada kisaran 27-26 Oktober barangkali," kata Johnny.

Sebelumnya, PPP mengaku sudah mendapat jumlah posisi menteri yang diberikan untuk PPP dari Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai belum mengetahui posisi menteri yang akan diberikan. 

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan baru jumlah posnya saja yang akan diberikan, tapi belum menyampaikan posnya apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/8).

Arsul enggan menyebutkan jumlah menteri yang disediakan untuk PPP. Partai berlambang Kakbah itu memilih menunggu terlebih dahulu kejelasan pos yang diberikan pada partai. 

Menurut Arsul, dengan mengetahui pos yang diberikan, PPP dapat menyiapkan kader terbaiknya yang sesuai dengan pos tersebut. "Nah, kami rasa lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu ya posnya itu apa sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat gitu loh," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika