REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menyarankan agar partainya tetap menjadi partai oposisi. Menanggapi pernyataan tersebut, Wasekjen DPP PAN, Surya Wahyudi membenarkan pernyataan Amien Rais itu.

"Sepengetahuan saya iya betul bahwa mayoritas kader dan pengurus PAN di banyak wilayah, daerah hingga pusat ghirah-nya itu menginginkan agar partai berada di luar pemerintahan," ujar Surya saat dikonfirmasi Republika pada Rabu (7/8).

Tujuannya, lanjut Surya, agar mekanisme checks and balances serta dapat memantau jalannya demokratisasi agar dapat berjalan jauh lebih baik. Dengan berada di luar pemerintahan juga, kata dia jauh lebih terhormat dan bermartabat bagi PAN.

"Karena bisa kapan saja menyambangi dan mengawasi serta mengkoreksi jalannya seluruh kegiatan pemerintahan dengan kritik dan saran konstruktif serta solutif bagi penyelesaian masalah-masalah kebangsaan," ucapnya.

PAN kata Surya, tetap memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia dan tata kelola yang lebih baik dan lebih adil. Serta, agar Indonesia menjadi negara berdaulat dan bermartabat dengan tidak terbelenggu atau ketergantungan utang pada bangsa lain.

“Itu yang penting, yang perlu digarisbawahi dari makna ‘mendukung pemerintah’ sehingga bukan asal dukung saja,” ujarnya.

PAN jelasnya, mendukung pemerintahan dilakukan melalui jalur konstitusional. Meskipun di luar kekuasaan adalah equal atau sama di mata hukum terhadap pemerintah yang berkuasa.

“Namun jika mendukung pemerintah dimaknai harus masuk dalam kabinet kekuasaan, terus asal bapak senang tanpa prestasi yang membanggakan dan duduk manis di bawah dekapan kekuasaan, juga akan menjadikan partai tak ubahnya seperti gerombolan penyamun atau pembajak demokrasi,” ujar Surya.

Selain itu, alasan lain partainya tetap memilih menjadi oposisi adalah karena apabila bergabung dengan pemerintah dimaknai dengan mendukung di DPR. Serta pemerintah yang berkuasa tidak menyehatkan demokrasi dan kedaulatan.

“Kesejahteraan rakyat bisa dikebiri jika kekuasaan mayoritas bertindak absolut, refresif, diktator, otoritarianism dan tanpa dibatasi oleh kontrol parlemen sebagai wadah aspirasi rakyat,” ungkapnya.

Dengan kata lain, kata Surya, mendukung tanpa batas segala kegiatan dan kebijakan pemerintahan yang belum tentu ditujukan oleh mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mengayomi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia sebagaimana cita-cita UUD 1945. Maka pilihan bergabung dengan pemerintah menjadi pilihan yang tidak populis dan memasung demokrasi dan serta tidak sesuai dengan sejarah dan cita-cita mendasar dari didirikannya Partai Amanat Nasional.

“Oleh sebab itu posisi PAN akan lebih bagus dan terhormat serta bermartabat jika berada di luar pemerintahan dengan mendekatkan diri pada tujuan-tujuan untuk hajat hidup rakyat banyak dan terus mengawal kehidupan demokrasi yang berjalan,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika