REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis bersama Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi di luar pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman menilai Gerindra bakal kesulitan diterima partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab, partai KIK tidak akan mengabulkan syarat bergabung yang diminta Gerindra.
“Sebagai sahabat, saya punya keyakinan, ujung-ujungnya tidak (bergabung) //kok//. Dia (Partai Gerindra) tidak akan ke sana (koalisi KIK), insya Allah bersama PKS,” ujar Sohibul di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8).
Selain itu, PKS memprediksi ada kekhawatiran KIK jika Partai Gerindra bergabung ke dalam koalisi. Hal inilah yang membuat PKS tak akan segan mengajak partai pimpinan Prabowo Subianto itu untuk menjadi oposisi, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.
"Banyak hambatannya, teman-teman di sana (KIK) sendiri juga khawatir kalau Gerindra masuk (koalisi), apalagi jika PKS masuk. Maka dari itu, kami tidak ingin mengkhawatirkan teman-teman di sana," ujar Sohibul.
PKS sendiri masih akan menggelar Forum Musyawarah Majelis Syuro untuk membahas arah partai pasca-Pemilu 2019. Rencananya Forum Musyawarah Majelis Syuro akan digelar awal Oktober mendatang. "Oktober insya Allah. Kalau saya sebagai eksekutif ya tentu mengusulkan sebelum pelantikan, Oktober awal," ujarnya.
Dalam Forum Musyawarah Majelis Syuro tersebut, salah satu hal penting yang akan diputuskan adalah sikap partai terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun mendatang. Namun, Sohibul mengakui saat ini sudah banyak masukan dari mayoritas kader PKS agar partai dakwah itu mengambil posisi sebagai oposisi. Bahkan, jika PKS harus sendirian menjadi oposisi, mereka tak khawatir.
"Kita ingin membangun demokrasi yang berkualitas dan substantif, oposisi itu bagian dari itu. Kita juga ingin memberi pemahaman kepada aleg-aleg (anggota legislatif) kita bahwa oposisi itu sesuatu yang mulia," ujar Sohibul.
Sementara, komunikasi Gerindra dengan partai-partai yang lolos ke Senayan terus dilakukan agar mendapatkan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah memberi lampu hijau terkait keinginan Gerindra untuk menduduki kursi ketua MPR. Sebab, dalam sebuah wawancara, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah terang-terangan mengundang salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur untuk merapat dan mendapatkan kursi ketua MPR.
Menurut Basarah, hal itu bisa terjadi dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR nanti. "Kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandi) terbuka," kata Ahmad Basarah.
Sementara, Gerindra sendiri mengaku masih terus mengupayakan lobi-lobi politik terkait paket pimpinan MPR. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, komunikasi dilakukan tidak hanya sesama anggota fraksi di DPR, tetapi juga ke DPD.
"Ini //kan// kita awal Agustus, itu //kan// pemilihannya nanti awal oktober jadi kurang lebih dua bulan lebih. Jadi, saya kira ya ini masih dalam taraf komunikasi politik mencari kesesuaian di dalam menentukan nanti apakah paket apakah kita bermusyawarah untuk itu nanti kita lihat," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Fadli menilai, wajar jika Gerindra juga menginginkan kursi MPR. Pasalnya secara perolehan suara Gerindra menduduki suara terbesar kedua setelah PDIP. "Secara populer //vote// kedua terbesar kita menginginkan berada di dalam posisi pimpinan MPR saya kira sangat pantas //gitu loh//," kata Fadli.
Ia pun memaklumi jika Partai Golkar juga menginginkan posisi ketua MPR. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pemilihan ke depan. Namun, yang pasti Partai Gerindra tetap akan melakukan komunikasi yang dianggap sudah makin cair.
"Ya tentu bisa saja terjadi komunikasi yang menghasilkan posisi-posisi baru di dalam paket itu nantinya. //Kan// saya kira ini masih penjajakan semua," ujarnya.
Rencana PDIP dan Gerindra ini mendapat penolakan dari parpol KIK. Bahkan, empat partai sempat menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem akhir Juli lalu tanpa dihadiri PDIP. Pascapertemuan tersebut, Golkar mengklaim KIK sudah bersepakat, kursi ketua MPR akan diserahkan kepada partai berlambang pohon beringin.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim parpol KIK sudah bertemu secara formal dan informal dan bersepakat terkait posisi ketua MPR. Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang MD3, paket yang disepakati adalah partai pemenang pemilu mendapatkan jatah kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Artinya, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 akan menduduki kursi ketua DPR. “Namun, kalau untuk MPR sesuai dengan MD3 adalah paket dan di antara paket itu sudah disepakati bahwa yang memimpin adalah dari Partai Golkar,” kata Airlangga. N ferbianto adi saputro/nawir arsyad akbar ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
