REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segara melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Hal ini menyusul pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten sejak Ahad (4/6) lalu.
"Saya kira ini pukulan keras untuk kementerian BUMN yang harus melakukan evaluasi dalam dirinya," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Senin (5/8).
Dia mengatakan Komisi VII DPR akan mengundang PLN guna dimintai atau dilakukan evaluasi terkait peristiwa yang terjadi. Pemanggilan itu rencananya akan dilakukan pada Selasa (6/8) kepada Plt Direktur Utama dan direksi PLN.
Karding lantas menyinggung kebiasaan negara-negara semisal Jepang atau Korea di mana menteri akan mundur jika ada masalah besar. Kendati menurutnya yang terpenting adalah perlunya pemetaan sekaligus penyampaian rencana bagaimana pasokan listrik dalam jangka panjang dapat terjamin. "Dipastikan juga jika pasokan tidak akan mengalami pemadaman yang lama," katanya.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat rencana itu perlu disampaikan PLN kepada publik. Dia mengatakan hal itu agar masyarakat memiliki kenyamanan di dalam melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya.
Dia meminta PLN untuk mencari solusi terbaik agar peristiwa serupa tidak terulang. Menurutnya, akan berbahaya bagi Indonesia jika kembali mengalami pemdaman yang sama di daerah penyangga ekonomi, sosial, dan budaya. "Menurut saya kalau seperti ini dari sisi keamanan juga riskan ya," kata Karding lagi.
PLN hingga kini belum secara detail mengungkapkan alasan terputusnya aliran listrik di Jakarta, Banten, serta Jawa Barat. PLN menyebut jika aliran listrik awalnya terputus dari Ungaran ke Pemalang. Jaringan listrik dari Unggaran ke Pemalang membentang di areal pegunungan dan hutan. Sebagian juga berada di perumahan warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika