REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa pemadaman listrik massal PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten pada Minggu 4 Agustus 2019 siang hingga malam kemarin menuai sorotan dari berbagi pihak.
Anggota DPR komisi VI DPR RI, Ir HM Nasim Khan mengajak semua pihak untuk tidak mencari kambing hitam dari peristiwa tersebut. Menurutnya, saat ini yang paling penting yakni komitmen serius para stake holder untuk memperbaiki dan menata kembali Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuju kearah yang lebih baik.
“Saatnya sekarang menata serius kedepan dalam segala hal khusunya BUMN kita yang sangat jelas sesuai Undang-undang bukan hanya untuk mengejar keutungan tapi kesejahteraan masyarakat dan bangsa,” kata Nasim Khan berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (5/8).
Menurutnya, Pemerintah harus kembali mengecek ulang seluruh Sistem Energi Proyek-Proyek yang terbangun dan mempersiapkan serta mengevaluasi yang akan dibangun.
“Selanjutnya Negara harus memastikan Proses Operasional Sistem Energi seluruh Proyek Nasional siap secara khusus menghadapi padamnya energi listrik,” katanya.
Ia menilai bahwa peristiwa pemadaman listrik massal itu seharusnya bisa diantisipasi apabila kursi pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merupakan orang yang berkualitas dan berpengalaman.
“Ingat tiap beberapa kali Dirut baru,maka juga terjadi pemadaman semacam ini, yang ngadat dan lain-lain, sebab tidak mungkin sistem Penyulang sangat rentan begini, semua bisa trip atau shut down padahal dalam system penyulang yang terkoordinir secara teknis seharusnya sudah diatur sehingga tidak overload, tetapi mengapa di overload-kan sehingga trip. Belum lagi masalah lokal dimanapun tiap menit terjadi Karena alam dan lain-lain,” katanya.
Untuk itu, Komisi VI DPR berencana bakal memanggil Plt Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sripeni Inten dan jajarannya guna mempertanyakan komitmen kerja dan mengetahui secara detail sebab terjadinya pemadaman listrik secara massal tersebut.
“Kita (Komisi VI DPR RI) akan panggil juga (pertanyakan) komitment (kerja) dirut Plt yang baru belum sebulan,” tegas Nasim Khan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
