REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) akan mempertimbangkan permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais agar partai menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Partaonan Daulay mengakui pandangan dan pemikiran Amien sangat penting untuk didengar dan dijadikan referensi seluruh kader PAN.
“Pendapat dan pemikiran seperti itu sudah sering disampaikan Pak Amien. Beliau menyampaikannya di luar kepentingan pribadi. Karena itu, pendapat dan pemikiran itu bisa dikatakan sangat objektif dan didasarkan pada fenomena dan dinamika sosial-politik yang ada," kata Saleh kepada Republika, Ahad (4/8).
Sebagai pendiri, tokoh senior, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, menurut dia, berhak menyampaikan pandangan dan pemikirannya. Terkait keputusan resminya akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja nasional (rakernas). Anggota Komisi IX DPR tersebut menuturkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga memiliki peran penting dalam menentukan sikap politik PAN.
Ia mengatakan bahwa saat ini Zulkifli sedang memetakan dinamika politik yang berkembang untuk selanjutnya diselaraskan dengan masukan dan pandangan dari tokoh senior, kader, simpatisan, dan masyarakat. "Diharapkan PAN akan mengambil keputusan terbaik yang membahagiakan semua pihak," ujarnya.
Ia juga tak memungkiri bahwa saat ini PAN telah banyak menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat. Termasuk aspirasi yang mengatakan agar PAN berada di luar pemerintahan.
"PAN tentu akan berupaya sedapat mungkin untuk tetap dekat dengan masyarakat pemilihnya. PAN tidak mau mengecewakan mereka. PAN menyadari bahwa perjuangan politik yang selama ini dilakukan tidak memiliki makna apa-apa jika tanpa dukungan dari masyarakat luas," ujarnya.
Sebelumnya, Amien Rais menyebut partainya tidak akan lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 jika tidak mengambil langkah sebagai oposisi. Melalui surat yang ditulisnya, Amien yakin PAN akan kehilangan dukungan masyarakat jika masuk dalam koalisi pemerintah.
“Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi, masyarakat luas sangat sinis dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang,” kata politikus senior PAN Icu Zulkafril membacakan surat Amien Rais dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (2/8).
Mantan ketua dewan instruktur PAN itu mengatakan, pernyataan tersebut ditulis Amien Rais menggunakan tulisan tangan tertanggal 1 Agustus 2019. Dalam surat tersebut, Amien menyatakan bahwa sikap oposisi lebih bermartabat, terhormat, dan sesuai aspirasi mayoritas anggota dan pemilih PAN. Surat tersebut keluar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya mengisyaratkan untuk bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun ke epan.
Meskipun Zulkifli menyebut pihaknya tidak pernah meminta-minta untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan. Sosok yang akrab disapa Zulhas ini menyatakan, PAN tidak melakukan penjajakan koalisi.
"Tidak. Kita yang baik-baik ikut saja ya kita dukung, kita doakan supaya sukses. Sudah. Kita tidak ada syarat-syarat, tidak ada minta-minta, tidak ada, dan PAN tidak pernah minta-minta," kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta.
Meski demikian, Zulhas tak menampik bila PAN tetap membutuhkan kerja sama dengan parpol-parpol lain. Kerja sama ini dibutuhkan terutama dalam rangka memasuki Pilkada 2020 mendatang. "Karena kita ini multipartai. Tidak mungkin tidak ada kerja sama. Siapa yang bisa sendiri? Tidak bisa. Mesti kerja sama. Tidak di pusat, bisa di provinsi. Tidak di provinsi, bisa di kabupaten. Tidak di Jawa, di tempat lain," kata Zulhas.
Terkait sikap politik DPP PAN secara resmi, Zulhas masih akan menunggu hasil rakernas. Rakernas direncanakan baru digelar pada Juli mendatang. Zulhas memberi sinyal Rakernas PAN akan digelar segera setelah dirinya menunaikan ibadah haji.
"Kan saya mau berangkat haji dulu. Insya Allah tanggal 4 Juli berangkat haji, lalu pulang. Itulah saya kira (setelah haji). Iya nanti baru diagendakan," ujar dia.
Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto mengatakan, surat resmi dari Amien Rais akan dijadikan perhatian DPP dalam rapat kerja nasional mendatang. Namun, ia menyarankan DPP tetap rasional dan jernih memilih pertimbangan-pertimbangan.
Totok justru menilai perdebatan soal koalisi atau oposisi tidak mendesak untuk DPP PAN. Baginya, yang sangat mendesak di internal partai saat ini adalah konsolidasi internal. “Membenahi sistem pengaderan, membangun sistem organisasi yang bisa menjadikan partai dapat menjalankan fungsi politik yang bermanfaat langsung bagi kepentingan rakyat,” ujar Totok.
Terlebih, ia menjelaskan, dalam tafsir konstitusi, sistem presidensial yang dipilih secara langsung tidak mengenal oposisi. Mekanisme oposisi sudah terkandung dalam sistem presidensial yang sudah diperkuat dengan undang-undang dan aturan di bawahnya. “UU dan peraturan di bawahnya mengatur mekanisme check and balances itu berjalan,” kata Totok menegaskan. n febrianto adi saputro ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
