Senin 05 Aug 2019 00:16 WIB

PDIP Rekrut Pembina Petani Jadi Ketua DPD Aceh

Seluruh konferensi daerah telah dilaksanakan PDIP sebagai prasyarat kongres.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto
Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan berhasil menyelesaikan seluruh konferensi daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) sebagai prasyarat pelaksanaan Kongres V yang akan dilakukan di Bali pada 8 Agustus mendatang. DPD PDI Perjuangan (PDIP) Aceh menjadi pemuncak konsolidasi itu dengan mendudukkan ketua yang baru, Muslahuddin Daud, seorang mantan konsultan World Bank yang memilih keluar dan menjadi petani di kampung halamannya di Aceh.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, partai berhasil menyelesaikan seluruh tahapan konsolidasi partai dalam rangka Kongres V. Konsolidasi itu berupa evaluasi, sinkronisasi program, dan pergerakan struktural di partai tingkat kabupaten/kota hingga propinsi. Kini, partai itu punya struktur baru di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Dan Aceh yang terakhir melakukan konferda pada 3 Agustus lalu, menjadi pemuncaknya.

"Aceh menjadi puncak konsolidasi. Ibu Megawati Soekarnoputri, dengan kejernihannya di dalam melakukan profiling kader, akhirnya menugaskan Muslahuddin Daud," kata Hasto, Ahad (4/8).

Menurut Hasto, Muslahuddin adalah sosok cendekiawan berpengalaman luas sebagai konsultan World Bank yang visioner. "Namun karena panggilan nuraninya, sejak beberapa tahun terakhir, Muslahuddin  memilih untuk menjadi pejuang kemanusiaan dan membantu para petani Aceh di kampung halamannya," ujar Hasto.

Sementara sekretarisnya, adalah Yunia Sofiasti, seorang muda yang terjun ke politik dengan basis pengalaman luas sebagai seorang arsitek. Dan bendaharanya adalah Hamdani, seorang aktivis PMII yang pernah berprofesi sebagai pengusaha kopi.

"Seluruh pimpinan baru DPD PDI Perjuangan tersebut dipilih dengan kewajiban memahami kebudayan Aceh," imbuh Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, dengan selesainya konsolidasi tersebut, maka PDIP semakin meneguhkan diri sebagai partai yang membumikan demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah. Hal itu bukan berarti meniscayakan kemajuan peradaban dengan munculnya berbagai teknologi baru. PDIP justru menerapkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, perilaku organisasi, kepemimpinan, dan strategi politik dengan Pancasila sebagai panduannya.

Hasto menekankan struktur baru di seluruh Indonesia itu diwujudkan dengan prinsip kaderisasi yang muncul dari bawah. Sehingga, kata Hasto, PDIP menjauhkan diri dari langkah pragmatis seperti membajak kader partai lain.

"Sebab berpolitik itu adalah investasi kehidupan bagi bangsa dan negara. Karena itulah harus dilakukan dengan cara baik-baik. Sebab tidak ada jalan pintas dalam politik," ujarnya.

"Kami percaya bahwa demokrasi Pancasila yang dijalankan dengan musyawarah, gotong royong, dan digelorakan oleh rasa cinta pada tanah air, adalah jalan demokrasi terbaik yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia," tukasnya.

Apapun itu, Hasto memastikan Kongres V PDIP sudah siap untuk dilaksanakan. Dan melalui kongres itu, PDIP menegaskan komitmennya sebagai Partai Pelopor dengan mengedepankan aspek ideologi, disiplin, moralitas, dan etika kader.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement