Jumat 02 Aug 2019 08:11 WIB

Setiap Tahun 110 Ribu Guru Honorer akan Diangkat

Setiap tahun guru yang pensiun rata-rata 40 ribu guru.

Red: Budi Raharjo

Sejumlah guru honorer menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Foto:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy saat melakukan kunjungan di Kantor Republika, Jakarta, Selasa (2/1).

Guru pensiun

Ikatan Guru Indonesia (IGI) memandang, pemerintah perlu menyeimbangkan pembangunan sekolah baru dengan perekrutan guru menjadi ASN. Sebab, dalam kurun waktu hingga 2024, jumlah guru yang pensiun selalu bertambah.

Ketua IGI Muhammad Ramli Rahim menuturkan, untuk menutupi jumlah guru pensiun, perlu lebih dari setengah periode kabinet, sementara jumlah sekolah terus bertambah. "Pemerintah harus memenuhi kebutuhan. Kalau tidak mampu sediakan guru, jangan bangun sekolah," kata Ramli kepada Republika, Kamis (1/8).

Selain itu, Ramli juga menyinggung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menaikkan usia penisun guru. "Rencana Mendikbud memperpanjang masa pensiun kurang tepat karena mayoritas guru yang menjelang pensiun sudah kurang nyambung dengan generasi milenial sekarang," kata dia.

Sementara itu, Ketua Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (MN-KSPI) Didi Suprijadi meminta pemerintah menuntaskan perekrutan PPPK tahap pertama. Sebab, hingga saat ini PPPK yang telah dinyatakan lulus belum dilakukan pemberkasan.

Didi yang juga menjadi pembina DPP Forum Guru Honorer, Tenaga Honorer dan Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) mengatakan, dari 540 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 265 daerah yang menyelenggarakan rekrutmen PPPK. Namun, kabupaten/kota yang menyelenggarakan perekrutan tersebut masih belum menuntaskan proses rekrutmen PPPK.

Ia khawatir apabila pemerintah terus membuka rekrutmen, justru akan menambah beban pemerintah daerah. "Tahap pertama saja belum selesai. Mestinya kan diselesaikan. Itu kan yang nyuruh pemerintah pusat, yang angkat pemerintah pusat, tapi yang gaji suruh kabupaten/kota. Jadi, saya pikir, jangan terburu-buru. Selesaikan saja itu dulu," kata Didi.

Ia sebenarnya sangat senang apabila rekrutmen guru dilakukan dengan lancar. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak lulusan PPPK yang statusnya belum jelas.

Hal serupa dikatakan Ketua Umum Forum Honorer K2 (FHK2I) Titi Purwaningsih. Ia mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan PPPK agar para honorer K-2 yang dinyatakan lulus menjadi ASN bisa segera merasa tenang. "Kalau saya sih butuh yang pasti-pasti saja mau dari mendikbud, menpan. Sampai saat ini enggak ngaruh/karena PPPK tahap pertama itu pemberkasan saja belum baru diumumkan. Tolong selesaikan yang real buat kita jangan kita diikuti ternyata enggak jadi ini," kata Titi. N binti sholikah/inas widyanuratikah, ed: fitriyan zamzami