REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menyetujui lokasi pemindahan ibu kota baru di Kalimantan. Pemerintah pun menargetkan awal pemindahan ibu kota baru bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun rincian pengembangan jangka panjang ibu kota hingga 2045 mendatang. Pada tahap awal, akan dibangun pusat pemerintahan.
“Pusat pemerintah mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legilastif dan yudikatif. Terpenting pada 2024 kita sudah memulai proses pemindahan karena zona intinya pusat pemerintahan dengan luas sekitar 2.000 hektare,” ujarnya saat acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (1/8).
Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, lanjut Bambang, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40 ribu hektar. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.
Pada tahap ini dilakukan penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and technic park, high tech and clean industries, R&D center, hingga pusat kebugaran serta pusat perbelanjaan.
“Kemudian tentunya fasilitas penunjang lainnya, dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama untuk membangun military base, baik darat, luat, udara di daerah sekitar ibu kota baru,” jelasnya.
Selanjutnya pada 2030-2045, kawasan perluasan ibu kota negara diperkirakan mencapai 200 ribu hektare bahkan bisa lebih dari itu. Nantinya, akan dibangun taman nasional, konservasi orang utan dan kluster pemukiman non ASN.
“Termasuk dari masukan sebelumnya untuk membangun fasilitas markas militer. (Angkatan) darat, laut dan udara di daerah sekitar ibu kota baru,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika