REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya para transmigran saling transfer pengetahuan dan keterampilan dengan penduduk lokal di wilayah transmigrasi. Menurut JK, dengan begitu, ada keseimbangan antara kesejahteraan warga pendatang dengan wilayah lokasi tujuan transmigran.
Itu disampaikan JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2019 di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Kamis (01/08).
"Bagaimana menyejahterakan transmigrannya dan menyejahterakan tempat dimana transmigrasi itu, bagaimana caranya? ya transmigrasi juga harus transfer keterampilan," ujar JK.
Untuk itu, JK mengharapkan pembauran antara para transmigran dengan penduduk lokal. Sebab, JK menilai, masing masing penduduk antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki karakteristik berbeda-beda.
"Orang dari Jawa, Bali biasanya lebih terampil dalam pertanian dan kadang-kadang lebih rajin dibanding daerah-daerah yang didatangi, kmaka suatu pergaulan atau percampuran kemampuan akan diharapkan akan terjadi," ujar JK.
JK pun meyakini, pembauran tersebut akan memunculkan keseimbangan kesejahteraan antara warga pendatang dan penduduk lokal.
"Sehingga ada peningkatan produktivitas di daerah, maka akan terjadi kesejahteraan dari yang datang dan didatangi wilayahnya, itu baru suatu transmigrasi itu berhasil," ujar JK.
JK mencontohkan daerah yang produktivitasnya meningkat karena berhasilnya program transmigrasi, antara lain Lampung dan Sulawesi Tengah. JK menilai, dua lokasi tersebut merupakan daerah transmigran yang berhasil melakukan transfer keterampilan antara warga pendatang dengan penduduk lokal.
"Di Lampung atau Sulteng contohnya, sepanjang jalan dari Palu ke Poso semuanya transmigran, yang kemudian meningkatkan surplus pertanian di daerah tersebut akibat adanya suatu percampuran/suatu keterampilan atau pengetahuan antara masyarakat yang ada di daerah-daerah," ujar JK.
Karenanya, JK berharap transfer pengetahuan dan juga diikuti di daerah-daerah lainnya. Hal ini kata JK, untuk mencegah ketimpangan dan kesenjangan antara warga lokal dengan para transmigran.
"Apabila manfaat tidak sama, seperti awalnya tadi, masyarakat yang transmigran dikasih dua hektar, masyarakat yang ada di situ tidak punya, maka akan terjadi masalah," kata JK.
Rakonas juga dihadiri oleh Menteri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.