REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menjelaskan program Kartu Pra-Kerja akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Saat ini, pemerintah masih terus mematangkan program tersebut.

Ditargetkan, Kartu Pra Kerja dapat berjalan pada 2020. "Nanti untuk yang Kartu Pra Kerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi Kartu Pra Kerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya," kata Hanif melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (31/7).

Dia menjelaskan, kartu Pra Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM, baik melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri. "Ini adalah salah satu upaya kita memperkuat investasi SDM secara masif," katanya menjelaskan.

Adapun, target penerima Kartu Pra Kerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting untuk angkatan kerja lama, serta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia menambahkan, dengan adanya investasi SDM yang masif, penerima Kartu Pra Kerja memiliki akses untuk meningkatkan keterampilan ataupun alih keterampilan.

Sehingga, akan membantu penerima Kartu Pra Kerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha. Saat ini, pemerintah telah mengestimasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program Kartu Pra Kerja tersebut.

Target awal program Kartu Pra Kerja ini dapat menyasar dua juta orang. "Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa," kata Menaker Hanif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika