REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata menuturkan, pemerintah baru dapat menentukan langkah antisipasi teknis terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2020. Perencanaan ini dilakukan seiring dengan pembuatan master plan atau rencana induk pemindahan ibu kota.
Rudy mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan mengingat sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan provinsi yang terpilih sebagai lokasi ibu kota baru. Meskipun sudah mengerucut ke tiga provinsi, Bappenas baru bisa merancang langkah antisipasi apabila lokasi yang ditunjuk sudah detail.
"Begitu diputuskan, kita akan kaji lebih dalam lagi, termasuk rencana aksi," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (31/7).
Tiga provinsi yang dimaksud Rudy adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Presiden Jokowi bersama kementerian dan lembaga terkait sudah melakukan studi lapangan secara langsung untuk melihat kondisi terbaru tiga provinsi tersebut.
Tapi, Rudy memastikan, pemerintah sudah melakukan kajian terhadap sejumlah aspek sejak dua tahun lalu, termasuk terhadap potensi karhutla di Kalimantan. Bappenas tidak melakukannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menjadi kementerian teknis untuk menangani karhutla. Berbagai diskusi juga terus dilakukan dengan melibatkan para ahli.
Dalam diskusi tersebut, Rudy menyebutkan, pemerintah sudah menyadari betul akan potensi karhutla di Kalimantan. Hanya saja, staf ahli dari Kementerian LHK sudah memastikan bahwa hotspot atau titik panas tersebut terus berkurang. "Terutama selama empat hingga lima tahun terakhir,” ucapnya.
Perbaikan kondisi tersebut seiring dengan upaya Kementerian LHK untuk melakukan tindakan hukum tegas atau law enforcement terhadap pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan di Kalimantan. Menurut Rudy, sebagian besar kasus karhutla di sana disebabkan karena ulah manusia.
Saat ini, isu terpenting adalah komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah dalam mengaplikasikan tindakan hukum tersebut. Dua pihak ini harus menegakkan hukum tanpa memandang pelaku karhutla, baik itu masyarakat kecil maupun perusahaan besar.
Selain itu, Rudy mengatakan, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan tidak akan terjadi karhutla apabila proses pemindahan ibu kota ke lokasi baru sudah berlangsung. "Kita akan jaga, memastikan bahwa kebakaran hutan tidak terjadi, atau seminimal mungkin," tuturnya.
Salah satu langkah yang disebutkan Rudy untuk memastikan hal tersebut adalah konsep ibu kota baru. Dalam rancangannya, Bappenas memproyeksikan ibu kota di Kalimantan mengaplikasikan konsep green, smart, beautiful, dan sustainable. Artinya, kondisi lingkungan terjaga dan tidak ada intervensi negatif dari siapapun.
Rudy memastikan, kajian yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan ibu kota sudah mendalam. Banyak dampak positif yang akan dicapai Indonesia apabila ibu kota pindah ke Kalimantan. Di antaranya, terjadi pergerakan positif terhadap perdagangan dalam provinsi ibu kota baru dan antar provinsi di Indonesia.
Jika ibu kota pindah ke Kalimantan, Rudy memprediksi, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan. "Sekaligus menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain," katanya.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas menyebutkan, rencana pemindahan ibu kota merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan populasi. Meski tidak akan instan dalam menghilangkan ketimpangan, program ini dinilai mampu mengurangi ketimpangan dengan menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa.
Bambang memastikan, pemindahan ibu kota tidak akan mematikan pertumbuhan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi. Ia memberikan contoh Rio de Janeiro, 'mantan' ibu kota Brasil, yang tetap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016.
"Saat Piala Dunia pun, Brasilia (ibu kota baru Brasil) ada pertandingan, meski finalnya di Rio," ucapnya dalam dialog di kantornya, Jakarta, Rabu (10/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika