Rabu 31 Jul 2019 17:45 WIB

Kementerian PPPA Puji Keberanian drg Romi

Banyak penyandang disabilitas yang haknya tak terpenuhi memilih diam dan menyerah

Rep: Febrian Fachri/ Red: Esthi Maharani
Drg. Romi Syofpa Ismael menangis saat memberikan keterangan pers sebelum menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Drg. Romi Syofpa Ismael menangis saat memberikan keterangan pers sebelum menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Vennetia Ryckerens Danes memuji keberanian Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael yang vokal memperjuangkan haknya sebagai lulusan CPNS 2018. Menurut Vennetia, sebenarnya ada banyak kalangan perempuan penyandang disabilitas yang hak-haknya tidak dipenuhi, tapi memilih diam dan menyerah dengan keadaan.

"Untuk teman-teman kita penyandang disabilitas, beranilah seperti drg Romi. Saya salut dengan keberanian drg Romi. Dia mau berjuang keras demi hak-haknya," kata Vennetia, melalui siaran pers yang diterima Republika dari Kementerian KPPPA, Rabu (31/7).

Vennetia meminta penyandang disabilitas lebih vokal bila ada hak-haknya yang didiskriminasi atau malah dizalimi. Supaya semua masyarakat semakin sadar dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di mana Undang Undang tersebut telah menjadi payung hukum perlindungan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Kemudian Vennetia menyarankan agar penyandang disabilitas agar membentuk komunitas-komunitas agar lebih berani memperjuangkan hak-hak kesetaraan dengan semua warga negara.

Vennetia bersyukur drg Romi selain berani maju sejak awal memperjuangkan haknya sampai sekarang mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari Lembanga Bantuan Hukum, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan berbagai LSM. Sehingga kasus drg Romi yang namanya dicoret sebagai lulusan CPNS oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat menjadi pembelajaran buat kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Vennetia menyebut Kementerian PPPA juga akan menggencarkan sosialisasi mengenai payung hukum perlindungan hak-hak kalangan disabilitas ke pemerintah daerah agar kasus seperti yang dialami drg Romi tidak terulang lagi.

"Hak-hak disabilitas sudah dijamin negara. Kita semua harus menjalankan itu," ujar Vennetia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement