REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang, Sumatra Selatan menyiagakan tiga pesawat pengebom air untuk respons cepat kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah tersebut. Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Pnb Heri Sutrisno di Palembang, Senin (29/7) mengatakan, tiga unit pesawat ini sudah digunakan untuk memadamkan api saat kejadian karhutla beberapa waktu lalu.
"Jika tidak bisa diatasi dan tidak mampu dipadamkan, barulah ini dilakukan water bombing. Contohnya saat kejadian di Indralaya, Ogan Ilir, kami turunkan tiga heli water bombing," kata Heri setelah peringatan Hari Bakti ke-72 di Lanud SMH Palembang.
Tiga heli water bombing sudah disiagakan dari beberapa bulan lalu dan beberapa kali melakukan pemadaman di lahan gambut yang terbakar. Bahkan beberapa unit helikopter sudah diperbantukan untuk pemadaman di Riau, Palangkaraya dan Banjarmasin.
Danlanud mengatakan bantuan helikopter tahun ini dikurangi karena satgas karhutla fokus pada pemadaman darat. Penyebabnya, tidak lain karena operasional helikopter water bombing cukup tinggi, kata dia.
"Penggunaan helikopter tergantung ancaman. Jika kebakaran dan ancaman besar, tentu heli akan diturunkan. Karena dari penggunaan pesawat itu dananya juga besar sekali," kata dia.
Sementara itu, Kabid Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatra Selatan Ansori mengatakan sepanjang tahun ini telah terjadi kebakaran di lahan seluas 140 hektare.
Lahan terbakar itu mayoritas berada di wilayah Ogan Ilir atau di kawasan Jalan Tol Palindra. Selain itu berdasarkan laporan posko karhutla tercatat saat ini sekitar 140 hektare yang tersebar di beberapa daerah seperti Pali, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.
Untuk lahan terbakar itu sebagian besar merupakan lahan tidur yang sudah tak produktif. Sebagai upaya pencegahannya, setidaknya sekitar 1.512 satgas gabungan darat disebar di sembilan kabupaten. Satgas disebar sesuai titik dan ancaman kerawanan karhutla yang dipetakan.
Satgas sudah bersiaga sejak Juli 2019, yang terdiri atas semua unsur seperti TNI, Polri, BPBD dan juga masyarakat sekitar melalui 90 posko di sembilan kabupaten.