REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef A Nae Soi mengatakan penutupan kawasan wisata Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tetap dilakukan pada 2020. Penutupan dilakukan sekalipun ada pihak yang menolak dilakukan penutupan terhadap kawasan wisata internasional itu.
"Penutupan kawasan wisata Pulau Komodo sudah final mulai diberlakukan pada 2020. Penutupan itu untuk kepentingan konservasi sehingga habitat Komodo tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan," kata Wagub NTT Josef A Nae Soi kepada wartawan di Kupang, Senin (29/7).
Mantan anggota DPR-RI itu menilai aksi demonstrasi penolakan penutupan kawasan wisata Pulau Komodo merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi. Dia mengatakan, saat pemerintah membuat suatu kebijakan maka muncul sikap pro dan kontra di masyarakat.
Dia mengatakan penutupan kawasan Pulau Komodo sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan konservasi Taman Nasional Komodo agar tidak mengalami kepunahan. Menurut dia, kawasan wisata Pulau Komodo sebagai tempat habitat asli Komodo, harus bebas dari permukiman penduduk sehingga Komodo menjadi liar sesuai aslinya.
"Apabila kita menginginkan hewan Komodo menjadi liar dalam habitat aslinya, maka tentu tidak boleh ada permukiman penduduk dalam kawasan itu," tegas Nae Soi.
Kendati demikian, kata dia, harus realistis bahwa dalam kawasan Pulau Komodo sudah ada permukiman warga, sehingga pemerintah NTT menggunakan prinsip dimensi fleksibilitas dalam penanganan warga dengan mengacu pada beberapa opsi. Pertama, apakah manusia dikeluarkan dari Pulau Komodo atau tetap mengizinkan warga bermukim dalam kawasan pulau itu dengan jaminan konservasi tetap dilakukan. Kedua, mengeluarkan warga di Pulau Komodo secara bertahap.
"Kita tinggal negosiasi dengan warga di daerah itu, tetapi yang paling penting menyelamatkan Komodo agar tidak punah. Pemerintah akan melepasliarkan hewan yang menjadi makanan utama Komodo di daerah itu untuk makanan Komodo," tegas Josef A Nae Soi.
Ia mengatakan pemerintah NTT akan mencari tempat yang cocok sebagai lokasi permukiman warga di Pulau Komodo yang dipindahkan, setelah kawasan wisata itu ditutup pemerintah NTT. "NTT memiliki banyak pulau kosong yang bisa ditempati warga dari Pulau Komodo itu," tegasnya.
Ia berharap berbagai pihak yang ngotot menolak dilakukan penutupan kawasan wisata Pulau Komodo untuk datang berdiskusi dengan pemerintah NTT. Dengan berdikusi itu, diharapkan rencana penutupan Pulau Komodo pada 2020 itu tidak menjadi polemik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika