REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) merespons adanya berbagai isu pascapertemuan elite partai politik (parpol) yang terjadi sepekan lalu. Ia meminta agar pertemuan elite parpol tersebut tidak dicurigai dengan berbagai spekulasi.
"Berbagai pertemuan tersebut adalah bagian dari silaturahmi yang harus diapresiasi. Tidak perlu disikapi berlebihan apalagi sampai menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (28/7).
Bamsoet menilai adanya berbagai pertemuan tersebut justru menandakan bahwa para elite politik tidak pernah menutup diri. Menurutunya sekeras apapun persaingan politik harus tetap dalam koridor hukum dan etika politik berdasarkan ideologi Pancasila. "Berbagai pertemuan tersebut juga menunjukan sifat kenegarawanan para elite politik kita," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu juga menganggap pertemuan para elite tersebut merupakan dalam konteks membangun kebersamaan dan persatuan bangsa. Selain itu ia juga menganggap bahwa memperluas koalisi adalah hal yang bagus.
"Apalagi Pak Prabowo dengan jelas mengatakan siap bersedia jika diminta membantu membangun bangsa dan negara. Apakah akan masuk dalam koalisi atau membantu dari luar pemerintahan, itu hanya masalah teknis semata. Terpenting semangat kebersamaannya sudah ada. Masyarakat di akar rumput juga harus kembali membangun kebersamaan demi kelacararan pembangunan di masing-masing daerahnya," tutur Bamsoet.
Menurutya masuknya Gerindra tidak akan terlalu mengganggu komposisi susunan menteri dalam kabinet. Pasalnya penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden. Persaingan justru akan ada di perebutan kursi ketua MPR. "Partai Golkar layak menduduki kursi Ketua MPR RI. Namun PDI-Perjuangan, PKB, dan bahkan Partai Gerindra juga memiliki niat yang sama. Disinilah seni berpolitik dari pimpinan partai politik akan sangat menentukan," ucapnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa turun tangan untuk meredakan suhu politik di internal partai koalisi. Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mengayomi anggota koalisi agar tetap solid berada dalam satu barisan, tanpa perlu meributkan jabatan Ketua MPR RI ataupun lainnya.
"Banyak partai politik yang mengincar Kursi Ketua MPR RI, karena selain menunjukan kewibawaan partai yang bersangkutan, juga terkait keinginan untuk melakukan amandemen menghidupkan kembali haluan negara semacam GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Terlepas dari berbagai hal itu, seperti apa wajah koalisi kedepan, yang pasti untuk kepentingan pembangunan demokrasi yang sehat, keberadaan oposisi tetap penting. Sehingga bisa menjaga tegaknya check and balances antara pemerintah dengan parlemen," kata Bamsoet.