REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Dedi Kurnia menyebut pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dengan Ketua Umum partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh berpotensi membawa konflik baru di internal Golkar. Dia mengatakan, manuver partai berlogo pohon beringin itu berpotensi terpecah belah serta terdepak dari lingkaran pemerintah.
Dedi mengatakan, Airlangga bisa saja terjebak dalam agenda politik yang tidak bisa dibacanya dari manuver Surya Paloh. Hal itu, dia menilai, kemungkinan bisa merugikan kader Golkar pada periode selanjutnya. Dia mengingatkan jika kader Nasdem sudah memilih Paloh dengan segala konsekuensinya. Sementara, lanjut dia, kepemimpinan Airlangga masih menjadi perdebatan di internal Golkar.
"Dengan gerbong-gerbong yang ada di faksi Golkar itu sendiri. Kalau dia salah melangkah, tentu faksi-faksi itu bisa berseberangan dan bisa merugikan Airlangga," kata Dedi di Jakarta, Jumat (25/7).
Menurutnya, manuver tersebut, dia mengatakan, membuka peluang bagi Jokowi untuk menggandeng Gerindra dibanding Golkar. "Menurut saya, satu kesalahan Airlangga adalah seharusnya dia tak perlu lakukan manuver kepada Surya Paloh. Karena Surya Paloh sudah memilki partai sendiri yang semestinya itu tak ada relasi pengaruh terhadap kader-kader Golkar," jelas Dedi.
Meski demikian, Dedi menyadari Airlangga sebagai pimpinan Golkar dengan perolehan kursi kedua terbesar kedua di koalisi Jokowi-Ma'ruf tetap punya nilai tawar. Hanya saja, Dedi mengingatkan, manuver Airlangga itu bisa berakibat fatal untuk Golkar.
"Jangan salah-salah, justru dengan tawar menawar yang berat itulah kemudian dianggap Pak Jokowi sebagai ancaman. Artinya Pak Jokowi punya bayangan kalau misalnya dia kehilangan Golkar tetapi mendapatkan Gerindra," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar pertemuan di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Senin (22/7) malam. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membenarkan bahwa pertemuan semalam membicarakan soal paket pimpinan MPR.
"Ya, termasuk kita bicara mengenai bekerja sama untuk menjaga, mengawal agenda-agenda kenegaraan, termasuk di dalamnya kan tentunya agenda-agenda DPR, MPR, dan pelantikan presiden," kata Airlangga, Selasa (23/7).
Airlangga mengaku dalam pertemuan tersebut tidak sama sekali membahas soal menteri. Menurutnya urusan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
