Sabtu 27 Jul 2019 02:18 WIB

Pengamat: Partai Harus Realistis Sodorkan Nama Menteri

Susunan kabinet seharusnya tidak hanya berasal dari parpol koalisi.

Presiden terpilih Joko Widodo usai menghadiri acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat (26/7).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Presiden terpilih Joko Widodo usai menghadiri acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat (26/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 dinilai harus realistis dalam menyodorkan nama calon menterinya. Mengingat, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) segera menyusun kebinetnya.

"Perlu punya kualitas yang baik perpaduan empiris dan rasional harus di kedepankan. Jangan ada partai yang memasukkan 40 nama. Harus realistis," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, di Jakarta, Jumat (26/7).

Bila PDI Perjuangan peraih suara terbanyak meminta banyak menteri kepada Jokowi, hal itu kata Jerry, merupakan hal yang wajar. "Tapi kalau, contoh PSI dan Hanura, meminta banyak, ini sudah tidak wajar," tegasnya.

Menurut dia, untuk susunan kabinet kerja jilid II ini lebih baik dari partai koalisi Jokowi-Ma'ruf lebih dulu dan perlu ada kesepakatan bersama bila calon menteri berasal dari luar koalisi. "Bagi saya sebetulnya lebih utama partai pendukung Jokowi dulu. Jika Demokrat dan PAN yang terlebih dahulu, maka hubungan koalisi bisa terganggu," jelas Jerry.

Menurut dia, bila Gerindra bergabung bisa saja mereka bakal dapat kursi tapi melalui kesepakatan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Dengan bertemunya Surya Paloh dan Anies, ini juga membuat lebih sulit bagi Jokowi menentukan calon menterinya.

"Memang semakin banyak semakin baik. Tapi bisa menimbulkan perpecahan di koalisi TKN," katanya.

Ia menyarankan agar susunan kabinet nanti tidak hanya berasal dari partai politik koalisi, namun bisa juga dari kalangan profesional. "Bisa saja 60 dari parpol 40 persen profesional atau 55 parpol 45 persen profesional tinggal tergantung presiden. Tapi perlu ada tim penyaringan kabinet biar berkualitas," ucapnya.

Jerry juga meminta agar parpol tidak sembarangan menyodorkan calon menteri tanpa memiliki kualitas yang mumpuni. "Rekam jejak harus bersih dan LHKPN laporan keuangan musti transparan. Paling penting, menteri yang akan duduk mampu menguasai bidang tersebut. Kalau bisa kaya pengalaman. Saya juga berharap agar koalisi tetap kondusif," kata Jerry.

sumber : Antara

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement