REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menyarankan sebaiknya publik hanya menyumbangkan kriteria menteri yang layak membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Kerja II, tidak lebih dari itu. Zuhro menilai, usulan menteri untuk Jokowi tak perlu sampai menyebut nama.

"Dari pada memperediksi nama menteri, mending kita sebagai publik, intelektual maupun media memberikan kriteria atau satu prasyarat agar kabinet jilid kedua jauh lebih efektif," kata Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (26/7).

Saran kriteria ini nantinya dapat dikumpulkan dan diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi presiden dalam memilih calon-calon menteri. "Contohnya pak presiden tolong pilih menteri yang tidak berniat untuk masuk penjara, atau mau menteri seperti Polisi Hoegeng," kata dia.

Menyebutkan kriteria calon menteri seperti itu juga dipandang lebih etis dibandingkan menunjuk langsung nama tertentu dengan posisi tertentu pula. "Ya menteri adalah hak prerogatif presiden, jadi mari kita hargai hak presiden untuk menentukan menterinya," ujar Siti.

Nama-nama yang menjadi calon menteri dalam kabinet di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai hangat diperbincangkan beberapa pekan terakhir. Bahkan, sempat beredar di media sosial daftar nama calon menteri Kabinet Kerja Jilid II yang belakangan dikonfirmasi sebagai informasi hoaks.

Ikuti Whatsapp Channel Republika