REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Watrio mengatakan Partai Demokrat terlihat paling berambisi menginginkan kursi Ketua MPR RI dibandingkan partai lain di luar koalisi pemerintah. Bahkan, Demokrat harus menyebut kembali 'jasanya' menjadikan almarhum Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR RI 2009-2014 saat PDIP menjadi partai oposisi.
“Kasihan Demokrat, dari Partai yang (dulu) berkuasa, sampai perlu ungkit budi baik demi jabatan. Kita doakan saja, semoga budi baik Demokrat didengar PDIP,” kata Hendri ketika dihubungi, Jumat (26/7).
Hendri mengatakan wajar apabila banyak partai memperebutkan jatah kursi Ketua MPR. Sebab, ia mengatakan, ketua MPR adalah jabatan strategis yang bisa melantik dan menurunkan Presiden RI.
“Oh sangat strategis, karena dia (MPR) yang melantik dan yang (bisa) memberhentikan Presiden,” kata Hendri.
Komentar soal sikap Demokrat yang mengungkit pemilihan Taufiq sebagai ketua MPR periode 2009-2014 juga daang dari mantan Ketua DPR RI 2009-2014 dari Partai Demokrat, Marzuki Alie. Marzuki mengatakan pemilihan Taufiq Kiemas pada 10 tahun lalu bukan merepresentasikan PDIP, melainkan pribadi.
Ia mengatakan sosok Kiemas diperlukan untuk menjembatani situasi yang gonjang-ganjing antara pemerintah dan oposisi kala itu, yakni PDIP. "Itulah hebatnya Pak Taufiq Kiemas kan. Tapi jangan salah, Taufik Kiemas saat itu dia sebagai pribadi. Artinya, tidak serta-merta PDIP itu mau mendukung Demokrat," ujar Marzuki kepada Republika melalui sambungan telepon, Kamis (25/7).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan setuju dengan sistem paket dalam melakukan pemilihan Ketua MPR RI. Karena sistem tersebut pun pernah diterapkan pada 2009, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI.
Syarief melanjutkan, sebagai partai pemenang Pemilu, Demokrat saat itu menduduki kursi pimpinan DPR. Namun, juga ada kesepakatan dengan PDIP saat itu, yakni menjadikan Kiemas sebagai ketua MPR.
Syarief berharap sejarah tersebut kembali terulang dalam periode 2019-2024. "Kalau saja terjadi ketua DPR-nya adalah PDIP, mungkin bagus juga kalau Ketua MPR-nya itu dijabat oleh partai Demokrat," kata Syarief di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (22/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
