REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut sowan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang wajar. Dia mengatakan, pertemuan itu tidak akan mempengaruhi hubungan antar partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Itu biasa dan wajar sekali dalam politik," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/7).
Prabowo Subianto diketahui mengunjungi Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7) lalu. Pada saat yang bersamaan, Ketua Umum pPrtai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024.
Nasdem beberapa hari sebelumnya juga mendundang PKB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar ke DPP mereka. Pertemuan antar ketua umum itu tidak menyertakan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi PDIP.
Karding juga menyebut pertemuan yang dilakukan partai-partai politik itu merupakan hal yang biasa. Dia mengatakan, pertemuan itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan sebagai bagian dari penjajakan mencari persamana pendapat, persamaan paham dan sikap bagaimana menghadapi keadaan terkini.
Menurut Karding, kejadian akhir-akhir ini adalah langkah atau manuver atau sikap politik masing-masing partai menyikapi perkebangan politik pilpres. Manuver itu, dia melanjutkan, juga sikap atau langkah politik koalisi menghadapi menyikapi keadaan terkini.
"Bahwa sekarang ada sikap politik Nasdem bertemu dengan Pak Anies atau Bu Mega ketemu pak Prabowo atau koalisi atau beberapa partai bertemu dengan pak Surya Paloh sebelumnya itu adalah langkah dan sikap masing-masing partai," katanya.
Pertemuan Prabowo-Megawati membangkitkan nostalgia koalisi antara Gerindra dan PDIP. Keduanya sempat berdampingan mencalonkan diri sebagai kepala negara pada Pemilu 2009 lalu. PDIP dan Gerindra juga memiliki sikap politik dan bekerja sama untuk memenangkan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub 2012.
Pertemuan Megawati dan Prabowo disebut-sebut sebagai lanjutan dari rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo beberapa waktu lalu. Hal itu juga dinilai sebagai faktor penguat jika Gerindra bakal bergabung ke dalam koalisi pemerintah.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) ini mengungkapkan, hingga kini belum ada sikap resmi dari partai koalisi pendukung Jokowi terkait hal tersebut. Presiden pejawat, dia melanjutkan, juga belum memberikan arahan-arahan jelas yang dapat dimaknai tentang apakah Gerindra akan bergabung atau tidak.
"Kita lihat perkembangannya nanti, seperti apa sikap masing-masing partai dan juga arahan-arahan dari Pak Jokowi," kata Karding lagi.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, dinamika politik yang terjadi belakangan bukan berarti mempeihatkan adanya perpecahan dalam koalisi Jokowi. Menurutnya, peristiwa politiknyang terjadi belakangangan hanya merupakan upaya bagi koalisi untuk bagaimana menyikapi Gerindra.
Dia mengatakan, pada akhirnya PKB, PPP, Golkar dan Nasdem akan duduk bersama dengan PDIP agar mencapai titik final untuk menyikapi masuknya Gerindra ke dalam. Mereka, dia melanjutkan, akan berembuk bersama tentang bagaimana cara memperlakukan Gerindra, apakah ditolak mentah-mentah atau diakomodasi.
"Tapi yang jelas Teuku Umar dan Gondangdia merupakan sinyal bahwa politik Jokowi ke depan akan bersifat dinamis jadi ini masih panjang makan nasi gorengnya," kata Adi.
[video] 'Politik Nasi Goreng'
Ikuti Whatsapp Channel Republika