REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dua periode, La Ode Ida prihatin dengan keadaan DPD RI saat ini. Sekalipun menanggung amanah besar dari rakyat, kewenangan DPD masih sangat lemah.
"Secara fungsi masih lemah. Namun di satu sisi lembaga itu memanggul amanah yang berat sebab mendapat mandat besar dari rakyat melalui para senator yang mendulang jutaan suara dari daerah,” kata La Ode, dalam pesan tertulisnya, Rabu (24/7).
Sebagai orang yang membangun DPD sejak awal, La Ode mengaku memahami apa yang terjadi dan dibutuhkan lembaga tersebut. Menurut La Ode, DPD merupakan lembaga yang merepresentasikan daerah, karena itulah maka yang harus dimunculkan adalah marwah budaya daerah yang disimbolkan oleh kepemimpinan DPD.
Untuk itu, lanjutnya, ada tiga kriteria sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk memperkuat DPD. “DPD butuh figur yang mempengaruhi wibawa atau marwah kelembagaan. Maka saya memandang ada tiga kriteria pemimpin yang dibutuhkan DPD,” ungkap pria yang kini menjadi anggota Obusman itu.
Pertama, kata La Ode, pemimpin DPD harus memiliki basis atau derajat moralitas yang tinggi, terukur dari dimana dia berasal. Bila pemimpin DPD adalah sosok yang teratur kehidupan dan memiliki nilai-nilai yang bagus, seperti nilai-nilai religius, memiliki integritas, tentu akan berpengaruh pada marwah dan wibawa DPD.
Kedua, sambungnya, pemimpin DPD mesti memiliki jaringan yang luas. Ini terkait aksesibilitas dan kredibilitas di mata publik yang juga menjadi citra lembaga.
Saat ini, menurutnya, DPD dapat dikatakan secara ekstrim tidak memiliki kewenangan, hanya sebatas advicer. Yaitu menjadi penasehat saja dengan memberikan pertimbangan dalam proses legislasi. Maka yang dibutuhkan adalah figur pimpinan harus memainkan peran penting untuk memastikan apa yang diperjuangkan dapat tercapai. Karenanya, akses atau jaringan luas adalah hal yang diperlukan bagi setiap anggota, dan terutama pimpinan DPD.
Ketiga, kata dia, sosok pimpinan DPD harus memiliki basis dukungan yang pasti di tingkat anggota. Menurutnya, yang dikatakan pimpinan DPD adalah pimpinan dimananpun. Harus memiliki akar keanggotaan yang kuat di dalam DPD dan diterima di luar. Jika tidak, maka akan mudah digoyang, karena pimpinan merupakan posisi politis.
“Nah, siapa yang pantas untuk itu? Kita tinggal mengidentifikasi figur-figur yang ada, saya melihat yang pasti di timur ada figur politis yang menonjol, begitu pun di barat sudah terlihat juga figur yang menonjol, “ ungkapnya.
Calon anggota DPD terpilih dari dapil Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung mempunyai pandangan yang sama. Ia mengatakan penguatan fungsi dan kewenangan DPD merupakan keniscayaan.
Politikus senior ini berpendapat, untuk mewujudkan visi penguatan DPD, kapasitas dan kapabilitas pimpinan DPD harus yang telah teruji oleh waktu. Visi penguatan lembaga, menurutnya, menjadi panduan dan pegangan yang harus mendapat dukungan penuh dari koleganya di DPD periode mendatang.
Tamsil, yang namanya mulai disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat pimpinan DPD ini, mengatakan ia ingin mendorong munculnya gagasan-gagasan segar untuk DPD.
“Kita tentu ingin melihat DPD menjadi wadah yang kokoh, kuat dan kompak membawa aspirasi daerah ke pusat. Soal figur, siapa dapat apa, saya kira tidak relevan menjadi pembahasan,” papar Tamsil yang dihubungi melalui telepon, di sela kesibukannya memimpin rombongan Komisi VII DPR RI menjajaki kerjasama antara Indonesia-Uni Emirat Arab di Dubai.
Tamsil lebih mengajak untuk menawarkan gagasan, narasi dan visi untuk kepentingan bersama. Terutama berjuang bagi rakyat di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika