REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, alotnya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD karena komunikasi politik yang tidak selesai. Menurut dia, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku partai pengusung bisa lebih agresif untuk mendorong dewan segera memutuskan rapat paripurna pemilihan wagub.
"Karena posisi wagub ini kan sebenarnya sudah jatahnya PKS, meskinya PKS lebih agresif gitu ya, lebih ngotot untuk segera diputuskan oleh rapat paripurna," ujar Adi saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (23/7).
Ia mengatakan, politikus PKS harus bisa melakukan lobi-lobi politik yang lebih luwes karena memang suara PKS di Kebon Sirih bukan mayoritas. Padahal PKS bisa membangun pemahaman antardewan agar segera melakukan pengesahan tata tertib pemilihan wagub DKI hingga rapat paripurna pemilihannya.
Ia melanjutkan, lobi politik perlu dilakukan kepada Partai Gerindra yang juga merupakan partai pengusung. Kendati Partai Gerindra telah memberikan jabatan wagub kepada kader PKS, tetapi Adi melihat saat ini ada kecenderungan Gerindra ingin mengambil posisi wagub itu.
"Problemnya Gerindra belakangan sudah mulai ada ancang-ancang bisa mengambil, mengisi wagub ada kecenderungan seperti itu," kata dia.
Adi menyebut, kunci pemilihan wagub ada di tangan PKS. Menurut dia, PKS harus bisa meyakinkan agar anggota DPRD DKI Jakarta memilih satu dari dua kandidat wagub yang semuanya kader PKS.
Menurutnya, Anies memerlukan pendamping untuk memimpin Ibu Kota dengan beban kerja yang luar biasa. Adi justru khawatir dengan kinerja Anies yang bekerja sendiri, pembangunan di Jakarta tak mengalami kemajuan. Sehingga warga Ibu Kota lah yang merasakan kerugian karena tak ada percepatan pembangunan.
Ia melanjutkan, sangat terbuka kemungkinan pemilihan wagub DKI dilakukan periode baru jabatan DPRD karena mengingat periode 2014-2019 akan berakhir pada Agustus. Dengan demikian, pemilihan wagub akan terus berlarut-larut.
Apalagi, lanjut Adi, muncul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berhasil duduk di DPRD DKI Jakarta. Partai itu sejak dari awal memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan PKS.
"Makanya biar ini tidak berlarut-larut harus segera diantisipasi, Agustus teman-teman DPRS itu harus sudah rapat paripurna dan voting memilih salah satu calon itu," kata Adi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhaimi memaklumi proses pemilihan wagub DKI yang waktunya terus mundur. Menurut dia, molornya waktu proses pemilihan dinilai sebagai proses politik dalam pemilihan wagub.
"Pasti ada komunikasi, ada lobi. Semua upaya kita lakukan. Jadi kita berharap dalam waktu dekat mudah-mudahanlah ada wagub Pak Syaikhu atau Pak Agung," kata Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7).
Ia berharap proses pemilihan wagub dapat diselesaikan dengan cepat. Suhaimi optimistis wagub terpilih tetap berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto, yang juga telah disepakati bersama dengan Partai Gerindra.
Menurutnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menginstruksikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI untuk segera membuat surat undangan rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Bahkan, ia sudah bertemu langsung dengan Prasetio untuk menanyakan pelaksanaan rapimgab agar tata tertib pemilihan wagub segera disetujui dan dibawa ke rapat paripurna pengesahan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, sebelum adanya rapat paripurna pemilihan wagub harus dilaksanakan rapat paripurna pengesahan tatib yang juga harus melalui persetujuan di rapimgab. Menurutnya, belum disahkannya tatib karena rapimgab itu sendiri harus dihadiri pimpinan dewan, fraksi, komisi, maupun badan anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
