REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2019 melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun hingga Juni 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari 2018 yang hanya Rp 110,6 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri untuk bekerja keras meningkatkan eskpor agar keuangan negara segera surplus. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun menyambangi China untuk melakukan lobi-lobi agar ekspor komoditi Indonesia meningkat.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Mas'ud Said menlai, lobi setingkat menteri tersebut mutlak perlu. "Sebagai menteri, pasti mengikuti perintah presiden untuk menggenjot ekspor ke China. Itu adalah tugas utamanya (Mendag), menjalankan agenda negara," kata Mas'ud Said, kepada wartawan, Senin (22/7).
Pengamat pemerintahan itu pun menilai tugas negara yang diemban oleh Menteri Perdagangan ke China dan panggilan KPK keduanya adalah hal penting. Dan, karena posisi Menteri Enggar sebagai saksi, maka agenda pemberian keterangan, bisa dilakukan menunggu kembalinya dari agenda lobi di luar negeri. Penjadwalan ulang adalah hal biasa yang dimintakan.
“Mendag pasti punya pengacara, atau biro hukum Kemendag. Nah itu bisa berkomunikasi dengan KPK, sehingga tidak terjadi miss komunikasi, sehingga bisa dijadwalkan ulang, misalnya besok atau lusa setelah pulang ke Indonesia, ditentukan oleh yang bersangkutan bisanya kapan, jadi tidak ada masalah yang penting komunikasi,” ujarnya.
Di kesempatan berbeda, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan, dalam pelaksanaan tugasnya, prioritas seorang menteri adalah urusan negara. Kepergian Mendag ke China, jelas bertujuan guna memperbaiki kondisi keuangan negara yang sedang defisit. Karenanya, Johny mempertanyakan, agenda pihak-pihak tertentu yang terkesan memojokkan Menteri Enggartiasto, menomorduakan pemanggilan KPK.
"Poin intinya sih Mendag sedang upayakan memperbaiki defisit dan iklim investasi pascapilpres," kata Jhonny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika