REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan, calon menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin belum dibahas secara internal oleh parpolnya. Keputusan terkait posisi calon menteri dari PDIP sepenuhnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Belum ada itu (pembahasan). Nanti Bu Ketua Umum (Megawati) yang menetapkan itu," ujar Effendi usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Dia pun menilai susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang tidak ada hubungannya dengan rakornas, munas, atau rapimnas parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. "Soal itu tidak ada hubungannya. Kalau internal PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Mega, " tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sebagai partai pengusung utama dan partai pemenang pemilu, PDIP pasti akan mendapatkan porsi untuk membantu kinerja Jokowi di kabinet. Namun, siapa yang bakal membantu Jokowi dari PDIP itu ditentukan Megawati.
"Di PDIP berlaku prerogatif ketua umum PDIP. Jadi barangsiapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati," kata Basarah di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (18/7).
Adapun formasi menteri, kata Basarah menjadi hak prerogatif presiden. Sehingga kader PDIP yang akan menjadi menteri, akan melalui dua instansi prerogatif.
Pertama, prerogatif ketua umum PDIP untuk mengusulkan kepada Presiden. Kedua, wewenang presiden dalam menentukan nama-nama calon menterinya.
"Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi," kata Basarah.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, Megawati masih memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar, misalnya rekonsiliasi politik.
"Saya kira kalau nama-nama menteri kabinet Pak Jokowi mendatang Bu Mega adalah ketua umum yang tahu detail kader-kader yang beliau pimpin sehingga beliau sudah paham si A ditugaskan siapa di mana, sekali lagi itu sepenuhnya wewenang prerogatif Megawati Soekarnoputri," ujar Basarah menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika