REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, mengklaim partainya sudah mendapatkan restu dari partai koalisi untuk mendapatkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia mengatakan, pembahasan untuk pengisian posisi tersebut kini tengah berjalan dan menunjukkan tanda-tanda tersebut.
"Mudah-mudahan partai koalisi setuju untuk itu. Kecuali ada sedikit dengan PKB, Pak Muhaimin juga menginginkan. Saya kira partai koalisi lebih mendukung suapaya Golkar memimpin besok," ujar Andi usai mengikuti kegiatan diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Ia mengatakan, idealnya memang kursi pimpinan MPR ada di tangan Golkar sebagai partai yang memeroleh kursi terbanyak kedua di parlemen. Menurutnya, pembahasan mengenai siapa yang akan mengisi posisi tersebut kini tengah berjalan di antara partai koalisi.
Ada beberapa nama dari Golkar yang ia sebut berminat untuk menjadi Ketua MPR, yakni Aziz Syamsudin, Bambang Soesatyo, dan Zainudin Amali. "Sedang jalan dan tanda-tandanya memungkinkan. Tanda-tanda Golkar memimpin MPR," jelasnya.
Selain mengatakan partai koalisi tidak keberatan jika Golkar memimpin MPR, Andi juga menuturkan, politik itu adalah soal power sharing atau pembagian kekuatan. Karena itu, tidak ada yang bisa mengambil seluruh kekuatan sendirian.
"Politik itu power sharing, jadi kita nggak bisa ambil semuanya. Tapi nggak berarti kita lepas semuanya. Masa sebagai pemenang kedua nggak dapat apa-apa kan," terang dia.
Di samping itu, Partai Gerindra mengklaim akan diberikan kursi Ketua MPR. Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengklaim, hal itu tak lepas dari semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Gerindra berpendapat, komposisi terbaik parlemen 2019-2024 partainya mengisi kursi ketua MPR. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi Ketua DPR.
"Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah ketua MPR Gerindra, ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan resminya, Jumat (19/7).
Menurut dia, komposisi ketua MPR dan DPR itu tak harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan pemerintah. Menurut Sodik, rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP dan Gerindra.