REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan partainya belum menentukan sikap apakah akan menjadi bagian koalisi atau oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo ke depan. Ada tiga opsi yang dimiliki PAN saat ini sebelum mengambil keputusan terkait koalisi.
"Opsinya ada tiga, apakah koalisi, oposisi atau partai penyeimbang," kata Eddy dalam diskusi yang diselenggarakan Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (19/7).
Eddy mengatakan secara historis, sejak PAN berdiri hingga 2018, PAN memang tidak pernah berada diluar pemerintahan. Menurut dia, PAN benar-benar berada diluar pemerintahan pada 2019 saat pemilu berlangsung.
"Bagi saya pribadi ketika 10 bulan ini PAN berada diluar pemerintahan, rasanya ''sesak napas''. Tapi kami jadi bisa menunjukkan jati diri dan identitas partai," kata Eddy.
Dia mengatakan PAN bisa saja mengambil sikap menjadi partai penyeimbang. Namun, kata dia, perolehan kursi PAN di parlemen pada Pemilu 2019 lalu tidak sama dengan perolehan kursi pada 2014 lalu.
"Perolehan PAN katakanlah dengan 44 kursi parlemen, dengan pertimbangan adanya gugatan yang bisa menambah atau berkurang, apakah akan signifikan (menjadi partai penyeimbang). Meskipun PAN dapat mengedepankan kualitas dalam setiap isu yang diadvokasi," kata dia.
Dia mengatakan apa pun sikap yang akan diambil oleh PAN nanti terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, PAN akan bekerja sama di parlemen dengan seluruh partai dalam mengawal aspirasi rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika