REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan membentuk tiga desa tangguh bencana atau destana guna mempercepat pencegahan dan penanganan potensi bencana di wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Ariadi mengatakan di wilayah itu berpotensi terjadi bencana, mulai dari banjir, kekeringan, angin kencanga, dan gempa serta tsunami. Mengenai hasil pemetaan potensi bencana di Kulon Progo, ia menjelaskan wilayah rawan longsor ada di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, sebagian Nanggulan dan Pengasih. Wilayah rawan bencana gempa dan tsunami ada di Kecamatan Galur, Panjatan, Wates, dan Temon.
Kemudian, wilayah potensi bencana angin kencang di Sentolo, Nanggulan, Girimulyo, dan Panjatan. Selanjutnya, wilayah berpotensi bencana kekeringan, yakni Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, sebagian Pengasih, Sentolo, Lendah dan Panjatan.
"Hampir 12 kecamatan berpotensi terjadi bencana dengan karakteristik masing-masing. Untuk itu, kami membentuk destana dengan harapan masalah potensi bencana dapat ditangani dengan cepat dan warga mengetahui tindakan yang dilakukan bila terjadi bencana," kata Ariadi di Kulon Progo, Jumat (19/7).
Ia mengatakan hingga saat ini, di Kulon Progo sudah terbentuk 37 destana dari 88 desa/kota yang tersebar di 12 kecamatan. Pembentukan tiga destana itu direncanakan akan dimulai sejak bulan ini sampai September nanti.
"Anggaran yang disiapkan Pemkab Kulon Progo dalam pembentukan tiga destana tersebut berasal dari APBD," katanya.
Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo Happy Eko Nugroho mengatakan seluruh desa di Kulon Progo potensi terjadi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami.
BPBD Kulon Progo memberikan pelatihan dan sosialisasi supaya tanggap terhadap potensi bencana di lingkungannya secara bertahap dan kemampuan keuangan daerah. Pada 2019, BPBD kolaborasi dengan BPBD DIY akan membentuk tiga desa tangguh bencana.
Biaya yang dibutuhkan untuk membentuk satu desa tangguh bencana sebesar Rp 10 juta. Biaya tersebut digunakan untuk biaya enam kali pertemuan, pemetaan risiko bencana dan membuat peta bencana desa, forum penanganan bencana dan pembuatan jalur evakuasi.
Saat ini, BPBD Kulon Progo sedang mengupayakan pemerintah desa mengalokasikan anggaran penanganan bencana melalui dana desa. Hal itu karena bencana menjadi tanggung jawab semua pihak, BPBD hanya menangani dan mengkoordinasi ketika ada bencana.
"Anggaran pembentukan desa tangguh bencana hanya cukup untuk enam kali sosialisasi, berbeda dengan anggaran dari BPBD DIY," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
