"Kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandi) terbuka," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/7).

Basarah juga menjelaskan, formasi pimpinan MPR berbeda dengan pimpinan DPR. Pimpinan DPR otomatis diatur dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu menjadi ketua DPR. Sementara itu, pimpinan MPR ditentukan dengan pemilihan sehingga akan dilihat dinamikanya nanti ketika MPR melakukan sidang paripurna untuk menetapkan siapa saja yang akan memimpin MPR periode 2019-2024.

 

Bagi PDIP, Basarah melanjutkan, tidak ada ketentuan di MD3 bahwa kalau partai sudah memiliki ketua DPR tidak boleh memiliki ketua MPR. Namun, PDIP menghormati pendapat yang mengatakan bila ketua DPR sudah dari PDIP, seyogianya ketua MPR tidak dari PDIP.

"Kami dalam posisi menghormati pandangan demikian sekalipun tidak ada yang melarang PDIP jadi ketua MPR sehingga kita lihat saja dinamikanya seperti apa, ujarnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pembicaraan mengenai penentuan pimpinan MPR masih sangat cair, termasuk kemungkinan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk membentuk satu paket. "Peluangnya masih terbuka semua, masih cair semua. Sebelah sana-sebelah sini masih cair," kata Muzani, Kamis.

Dia juga mengaku sudah berbicara terkait hal itu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia mengklaim, dalam pembicaraan tersebut, Cak Imin mengaku belum menaruh perhatian untuk membicarakan hal tersebut.

 

"Semua di gedung ini kan selalu akhirnya lobi-lobi yang menentukan. Lobi-lobi itu se karang masih dalam proses awal pembicaraan. Apakah akan menyatu dalam semua paket dan nantinya apakah akan setuju menyatu dalam satu paket atau dua paket, kita belum bicara," tuturnya.

Sementara itu, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengaku PKS akan mengikuti aturan terkait pimpinan MPR. Ia mengaku masih menunggu seperti apa paket yang disepakati.

 

"Lihat saja nanti paketnya seperti apa," kata Hidayat.

Kepada wartawan, Hidayat mengaku PKS belum menyodorkan nama calon pim pinan MPR. Wakil Ketua MPR itu juga enggan menjawab kesediaannya jika pemerintah nantinya mengajak partai nonpemerintah dalam paket.

 

"Tanya PKS dong, jangan tanya ke saya. Saya enggak bawa mandat itu sekarang," ucapnya.

Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku pihaknya juga akan menyiapkan nama calon yang layak untuk menjadi pimpinan MPR. Namun, ia masih merahasiakan nama yang akan disodorkan Nasdem untuk mengisi posisi tersebut.

 

"Belum saatnya disampaikan ke publik," kata dia di Subang, Jawa Barat.

Hingga kini, dia mengaku belum mengetahui secara pasti siapa yang cocok untuk mengisi pimpinan MPR dari kader Nasdem. Nasdem, menurut Surya, juga tahu diri tidak meminta kursi ketua MPR.Dia mengaku Nasdem akan bersikap tahu diri untuk tidak meminta posisi ketua MPR karena bukan partai pemenang atau pemenang kedua dalam Pemilu 2019.

 

Nasdem harus tahu berkaca diri. Sudah cukup dia unsur pimpinan. Dia sudah bagus berjuang lagi supaya dia jadi pimpinan ketua. Ya kan ini kan kita ini kadang-kadang selalu kepingin lebih. Nah, Nasdem enggak mau itu," kata Surya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika