Jumat 19 Jul 2019 06:36 WIB

Pembangunan Tugu 0 Km di Palu Tuai Polemik

Anggaran pembangunan Tugu 0 Km Kota Palu dianggap lebih baik buat korban bencana.

Warga korban bencana gempa dan tsunami berjalan di sekitar Hunian sementara (Huntara) Mamboro yang dipasangi garis segel, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (16/5/2019).
Foto: Antara/Mohamad Hamzah
Warga korban bencana gempa dan tsunami berjalan di sekitar Hunian sementara (Huntara) Mamboro yang dipasangi garis segel, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (16/5/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pembangunan Tugu Sambulu Gana Nol Kilometer atau Tugu Nol Kilometer di Kota Palu, Sulawesi Tengah, menjadi polemik di masyarakat. Warganet mengkritik pembangunan tugu yang menelan APBD Perubahan Kota Palu tahun 2018 hingga Rp 2 miliar mengingat bantuan untuk pengungsi korban bencana hingga kini masih belum jelas dan merata.

Sementara itu, pujian dan dukungan yang mengalir atas upaya Pemerintah Kota Palu kembali menata dan memperindah wajah kota yang porak poranda pasca bencana itu juga tak sedikit. Anggota DPRD Palu Fraksi PKS Sucipto tidak mempermasalahkan pembangunan Tugu Nol Kilometer itu sebab anggaran pembangunan tugu itu telah ditetapkan jauh hari sebelum bencana 28 September 2018.

Baca Juga

"Sebelum bencana, anggaran pembangunan Tugu Nol Kilometer itu kan sudah disepakati dalam rapat banggar (badan anggaran) membahas APBD 2019 antara Pemkot Palu dengan DPRD Palu," katanya.

photo
Sejumlah keluarga korban bencana beraktivitas di tenda pengungsian di shelter Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/7/2019).

Sucipto memastikan anggaran pembangunan tugu itu sama sekali tidak memengaruhi atau mengurangi anggaran Pemkot Palu untuk pengungsi korban bencana yang sampai detik ini masih banyak tinggal di tenda-tenda pengungsian dan hunian sementara (huntara). Di samping itu, ia menjelaskan bahwa pengalihan anggaran tidak semudah yang dipikirkan masyarakat.

"Dana pembangunannya juga tidak seberapa sehingga tidak mengganggu dana Pemkot Palu untuk membantu korban bencana," ujarnya.

Sucipto juga menyatakan bantuan untuk pengungsi dan korban bencana di Palu bukan hanya tanggung jawab Pemkot Palu saja, tapi merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah pusat. Terkait desain Tugu Nol Kilometer, ia mengaku Pemkot Palu tidak pernah memperlihatkan dan mensosialisasikan dengannya dan sebagian anggota DPRD Palu.

"Saya pribadi tidak pernah tahu modelnya bagaimana. Tiba-tiba sudah dibangun. Biasanya kalau pembangunan tugu seperti itu harus disayembarakan. Ini tidak. Kemudian filosofi dari desain tugunya juga hanya dicocok-cocokkan," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Palu Fraksi Gerindra Bernadet L Sallat mengatakan pembangunan Tugu Nol Kilometer perlu dilakukan dan sah-sah saja. Apalagi, pasca bencana banyak spot-spot wisata di Palu yang hancur dan hilang.

"Supaya Kota Palu kembali Indah. Saat ini perlu pembangunan spot-spot wisata seperti Tugu Nol Kilometer agar masyarakat tidak terus menerus berduka saat melihat bangunan-banguanyang rusak dan hancur saat bencana," ucapnya.

Bernadet berharap masyarakat tidak lagi mempermasalahkan keberadaan tugu tersebut. Ia mengajak warga dari berbagai lapisan agar turut membantu dan mendukung upaya pemerintah kota dalam membangun kembali Palu pasca bencana.

"Tidak mungkin mau dibongkar itu Tugu Nol Kilometer. Anggaran pembangunannya sudah dibahas dan ditetapkan dalam APBD Perubahan 2018 sebelum bencana," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement