REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, akademisi, serikat pekerja, serta masyarakat sipil terus berkolaborasi dalam Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) memperkuat sistem vokasi. KPVN menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.
Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan. Pembangunan SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi penting dalam menyiapkan angkatan kerja berdaya saing tinggi untuk memenangkan kompetisi global.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan, kolaborasi seluruh stakeholder untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif. Mendukung hal tersebut, kata dia, unsur pemerintah (Kemenaker), akademisi (UGM), dan asosiasi industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada 2017.
Forum Group Discussion (FGD) bertema “Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi,” Selasa (16/7).
“KPVN berperan secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program,” ujarnya dalam forum group discussion (FGD) bertema “Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi,” Selasa, (16/7).
Bambang menjelaskan, tahun ini ada pilot project yang dilakukan di antaranya pelatihan untuk 20 ribu tenaga kerja terkena PHK dengan menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Peserta adalah anggota BPJS TK yang terkena PHK dan pelatihan dapat dilakukan di BLK, LPK swasta atau Training Center Industri yang bekerjasama dengan BPJSKetenagakerjaan.
Bambang juga menjelaskan, grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen. Ini akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.
“Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ungkapnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua KPVN Anton J Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, dia menambahkan, pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Pasar kerja semakin dinamis dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton, yang juga yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
Pembicara lain dalam FGD tersebut, yakni Kun Wardana Abyoto, direktur UNI Global Union Asia Pasifik, menuturkan, Serikat Pekerja (SP) perlu berperan aktif dalam Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) agar dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dan ekosistem pelatihan vokasi di setiap daerah.
Pada perusahaan, kata dia, perlu pembentukan company training committee yang beranggotakan manajemen perusahaan dan SP. Komite ini bertujuan membahas mengenai perencanaan SDM di tingkat perusahaan, membahas road map transformasi perusahaan dan monitor, serta evaluasi hasil implementasi pelatihan vokasi di tingkat perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama ekonom senior Raden Pardede menyebutkan, kesempatan Indonesia hanya 15 tahun untuk menikmati bonus demografi. Dalam jangka waktu ini adalah kesempatan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit.
"Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trap dan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua dan miskin,” ucap dia.
Sementara itu, Tadjuddin Nur Effendi, pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menyatakan, perubahan tenaga kerja dan pekerjaan masa depan di Indonesia perlu menelaah tiga sektor usaha. Tiga sektor itu yakni pekerjaan di bidang teknologi informasi, manufacturing, dan usaha penjualan dan perdagangan.
Dia mengatakan, kuncinya adalah pembangunan tenaga kerja di Indonesia dan pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang melibatkan dunia industri agar program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan. “Hal ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu dan buktinya penyerapan lulusan BLK meningkat. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan peningkatan kualitas instruktur dan sarana pelatihan,” kata dia.
Menurut Wakil Ketua KPVN Harijanto saat ini sangat dibutuhkan landasan untuk membangun vokasi dengan ekosistem yang mantap. Kondisi saat ini, industri garmen atau sepatu saja kesulitan untuk mencari tenaga kerja menjahit. “Pengusaha itu inginnya kemudahan investasi dan dibarengi dengan mencari pekerja terampil. Jadi, iklim investasi dan pelatihan vokasi menyiapkan pekerja terampil itu sangat penting,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika