REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlunya menteri yang memiliki ketegasan dan keberanian dalam mengambl keputusan. Menurut JK, hal ini menyesuaikan lima visi Indonesia lima tahun mendatang yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

JK menjelaskan, pada dasarnya menteri diharuskan mampu mengambil dan mengeksekusi keputusan maupun programnya dengan berani dan tegas. "Sehingga hanya orang yang punya ketegasan dan juga pikiran, tindakan dan juga keberanian yang bisa mengeksekusi," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7).

Menurutnya, jika menteri tidak memiliki ketegasan dan keberanian, maka akan menghambat program dan kebijakan Pemerintahan. Padahal, sesuai visi Indonesia lima tahun mendatang menargetkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan sosial.

"Kalau hanya mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi tentu lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonominya, politik, sosialnya, karena itu maka presiden lebih menekankan perlunya menteri yang sebenarnya berani mengekseskusi," ujar JK.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo membeberkan lima hal saat menyampaikan visi Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera di acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Dimulai dengan paparan bahwa fenomena global saat ini penuh dengan perubahan dan kecepatan hingga penuh risiko dan kompleksitas yang jauh dari perhitungan, Presiden Jokowi menyampaikan akan meninggalkan pola lama dalam mengelola organisasi, lembaga maupun pemerintahan.

"Yang sudah tidak efektif harus kita buat jadi efektif yang sudah tidak efisien harus kita buat jadi efisien, manajemen seperti inilah yang kita butuhkan. Harus menuju negara yang memiliki daya saing dan fleksibilitas yang tinggi," ujar Presiden Jokowi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Ahad (14/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika