Senin 15 Jul 2019 15:38 WIB

Majelis Etik Golkar: Belum Ada Pelanggaran oleh Airlangga

Majelis Etik bicarakan penonaktifkan ketua DPD Golkar dengan Airlangga.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Majelis Etik Golkar Muhammad Hatta (Putih) menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan. Senin (15/7)
Foto: Republika/Arif Satrio Nugroho
Ketua Majelis Etik Golkar Muhammad Hatta (Putih) menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan. Senin (15/7)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Etik Golkar menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/7). Pertemuan tertutup itu salah satunya membahas soal dinamika menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang diwarnai penonaktifan sejumlah pimpinan Golkar di daerah.

Ketua Majelis Etik Golkar Muhammad Hatta mengakui ada pembahasan penonaktifan sejumlah pimpinan DPD itu. Namun, sejauh ini, belum ditemukan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Baca Juga

"Kalau kita tidak melihat pelanggaran oleh Ketum. kita hanya melihat Ketum melakukan langkah-langkah penindakan terhadap staf anak buahnya, masih dalam era kepemimpinanya yang dianggap menyimpang," kata Hatta usai pertemuan.

Hatta menyebut, selama kader yang dicopot tidak melakukan upaya pembelaan diri, berupa melaporkan ke Majelis Etik. Karena itu Majelis Etik menganggap pencopotan sebagai hal yang lumrah.

Sejumlah pimpinan DPD II Golkar, misalnya Cirebon dan 10 Kabupaten/kota dicopot dari jabatannya diduga lantaran mendukung persaing Airlangga di kontestasi Caketum Golkar, Bambang Soesatyo. Namun, menurut Hatta, tidak ada dari para pimpinan DPD itu memprotes maupun membuat laporan ke Majelis Etik.

Maka itu, Majelis Etik pun menilai tidak ada pelanggaran soal penonaktifan tersebut. "Selama mereka tidak melaporkan adanya sesuatu yang tidak etik kepada majelis etik, kita menganggap itu mereka menerima apa yang ditetapkan oleh partai," kata Hatta.

Hatta menyebut, sejauh ini hanya ada lima DPD dari Bali yang mengajukan protes pencopotan pada Majelis Etik. Proses yang diajukan pun dilayangkan pada Ketua DPD I Bali, belum menyentuh Airlangga Hartarto selaku ketua umum.

Hatta mengakui, menjelang munas dinamika antarkader Golkar pasti terjadi. Hal itu dinilai Majelis Etik sebagai suatu kewajaran dan keniscayaan. Maka itu, Majelis Etik tetap berpesan pada Airlangga Hartarto, agar menjelang munas, tetap dapat menjaga kekompakan seluruh kader.

"Jangan kita menimbulkan hiruk pikuk, munas dipercepat segala macam, menurut saya sesuai saja dengan ketentuan yang sudah ada," ujar dia.

Usai melakukan pertemuan yang berlangsung satu jam itu, Airlangga memilih untuk irit bicara. Ia langsung berjalan meninggalkan lokasi dengan alasan hendak melakukan rapat. Menurut Airlangga, pertemuan itu pertemuan biasa soal internal Golkar. "Ya internal aja terkait dengan etik," ujar Airlangga singkat.

Airlangga juga enggan membahas kontestasi caketum Golkar. Ia menyebut, hal tersebut masih jauh untjk dibahas, mengingat Munas rencananya akan digelar pada Desember 2019 mendatang. "Ya itu nantilah menjelang Desember," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement