Jumat 12 Jul 2019 00:30 WIB

Fadel: DPD Kuat Daerah Bisa Hebat

Fadel meningatkan peran DPD untuk memajukan daerah sangat besar.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadel Muhammad.
Foto: DPR RI
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadel Muhammad.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Golkar Fadel Muhammad mengatakan, para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus mempunyai pola pikir daerah maju, negara kuat dan rakyat sejahtera. Sebab, peran DPD untuk memajukan kemajuan daerah sangat besar.

Menurutnya, DPD sangat berperan besar untuk kepentingan daerah, namun selama ini peran tersebut belum terlalu terasa. Bahkan, menurutnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui peran DPD. Untuk itu peran DPD harus diperkuat agar bisa seimbang dengan DPR.

Baca Juga

"DPD sudah diatur oleh regulasi. Dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai dua kamar. Saya ingin bicara, bagaimana penguatan kelembagaan ke depan. Sinergi DPD dengan DPR RI," kata Fadel dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Penguatan Sinergi DPR-DPD melalui Peningkatan Peran Daerah dengan Smart Decentralization', Rabu (10/7/2019) di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang.

Fadel melanjutkan, sinergi antara DPD dan DPR juga harus dimaksimalkan. Sebab, secara politik kekuasaan DPR yang cukup dominan tapi belum optimal memberikan manfaat kepada rakyat.

"Jadi jika ada sinergi antara kedua lembaga tersebut akan memperluas manfaatnya kepada rakyat dan daerah. Sayangnya, DPD masih terkunci dengan kewenangan yang terbatas sehingga tidak optimal dalam memberikan kontribusi ke daerah. Sejauh ini fungsi DPD hanya melakukan pengawasan dan dan memberikan saran kepada lembaga legislatif," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, politikus asal Gorontalo ini memaparkan tentang smart decentralization. Langkah untuk mencapai smart decentralization dengan menginjeksi kewirausahaan pada sektor publik.

"Langkah ini sangat penting karena karena tuntutan rakyat semakin besar kepada kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, sektor publik terutama pemerintah daerah harus mengembangkan perilaku entrepreneurial dengan fokus pada manajemen kinerja," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement