REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Penyelenggaraan Festival Krakatau (FK) Lampung 2019 tidak lagi melibatkan perusahaan event organizer (EO). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memilih untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam menyelenggarakan agenda tahunan tersebut.
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Hanita Farial mengatakan, penyelenggaraan FK Lampung kini tanpa jasa EO karena ajang tersebut bukanlah milik pemerintah. Ia menyatakan, festival tersebut milik semua masyarakat.
“Festival Krakatau ini milik masyarakat, bukan pemerintah, jadi semua masyarakat dilibatkan,” kata Hanita Farial di Bandar Lampung, Kamis (11/7).
Menurut dia, FK Lampung 2019 akan melibatkan dan menggandeng beberapa komunitas, mulai dari siswa sekolah maupun perguruan tinggi hingga komunitas lainnya di masyarakat. Ia berharap semua elemen berpartisipasi agar festival dapat dirasakan dan dimiliki masyarakat, bukan pihak tertentu saja.
Sebagai wujud kepedulian pada FK Lampung 2019, Pemprov Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung mensosialisasikan ajang kegiatan tersebut di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Diharapkan, siswa dan mahasiswa dapat berpartisipasi pada ajang festival yang memiliki nilai historis, seni, dan budaya daerah tersebut.
Pemprov Lampung juga, menurut dia, akan melibatkan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Lampung untuk berpartisipasi di festival kuliner. Sementara itu, Generasi Pesona Indoensia (GenPI) Lampung juga digamit untuk menggelar Lalang Waya Market.
FK Lampung Tahun 2019 akan berlangsung pada 23 – 25 Agustus 2019. Beberapa undangan dari provinsi tentangga dan lainnya juga akan hadir memeriahkan acara tersebut. Sebelum kegiatan berlangsung, ada rangkaian acara pendahulu, yakni bersih pantai, menanam mangrove, dan memperbaiki terumbu karang di Pulau Sebesi pada 14 Juli.
FK Lampung tahun 2019 akan menyedot dana APBD murni sebesari Rp 400 juta. Sebelumnya, kegiatan serupa selalu digelar dengan melibatkan sepenuhnya perusahaan EO dan kegiatan tersebut dinilai hambar karena tidak melibatkan komunitas seni dan budaya yang ada di Lampung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
