REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Golkar Agung Laksono menilai keputusan DPP mencopot sejumlah ketua DPD partai adalah wajar. Dia mengatakan, pencopotan posisi yang dilakukan terhadap para ketua DPD itu sudah dilakukan dengan alasan yang rasional.
"Saya dalam hal ini sebagai senior di partai kan melihat bahwa kalau nggak ada dasarnya, nggak bisa hanya karena beda pilihan mereka diberhentikan," kata Agung Laksono saat dihubungi Republika.co.id, di Jakarta, Kamis (11/7).
Agung mengungkapkan, pemberhentian ketua DPD itu sudah sesuai dengan prosedur dan AD/ART. Dia mengatakan, secara periodisasi mereka telah melebihi waktu yang ditentukan untuk menjabat. Seharusnya, dia melanjutkan, pengurus DPD sudah melaksanakan musyawarah daerah (musda).
Mantan ketua DPR RI itu mengatakan, pengurus daerah harusnya sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) yang dibebankan perintah untuk mengadakan musda guna memilih ketua yang baru. Selain itu, kata dia, pencopotan yang dilakukan di sejumlah DPD itu juga didasari lantaran masalah keuangan menyangkut dana saksi.
Dia membantah jika pencopotan itu dilakukan atas dasar perbedaan dukungan calon ketua umum partai. Golkar sejauh ini memiliki dua bakal calon ketua umum yakni Airlangga Hartanto dan Bambang Soesatyo alias ( Bamsoet).
"Jadi tidak ada pemberhentian atas dasar karena perbedaan dukungan, tapi memang karena masalah-masalah keuangan dan yang paling utama adalah melebihi waktu," kata Agung lagi.
Mantan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat Indonesia ini lantas menilai subjektif jika ada pihak yang mengaitkan pencopotan tersebut dengan pencalonan Bamsoet sebagai ketua umum. Dia mengatakan, pengganti ketua DPD yang dicopot juga bukan dari DPP melainkan dari DPD satu tingkat di atasnya.
"Kalau melihat itukan sangat subjektif tergantung dari mana, kalo yang mendukung pak Bambang mungkin dia pikir seperti itu," kata Agung.
Sebelumnya, DPD Golkar Jawa Barat telah memecat ketua DPD kota Cirebon Toto Sunarto. Dia dicopot karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran, salah satunya diduga tidak dapat mempertanggungjawabkan dana partai politik 2018.
Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pemecatan itu mengacu pada Surat Keputusan DPD Partai Golkar Jabar NOMOR : KEP- 116 /GOLKAR/VII/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Cirebon.
Golkar selanjutnya juga menonaktifan 10 Ketua DPD tingkat II di Maluku. Partai berlogo pohon beringin itu beralasan jika pemecatan puluhan ketua DPD itu lantaran melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan keuangan partai dan tak mematuhi garis komando partai.
Mengomentari hal tersebut, Bamsoet lantas mempersilahkan para ketua DPD II Golkar seluruh Indonesia untuk mencabut dukungan yang mereka berikan kepadanya. Ketua DPR RI itu mengatakan, hal tersebut dilakukan agar mereka tidak mengalami pemecatan atau di Plt-kan "Saya tidak ingin mereka jadi korban gegara mendukung saya," kata Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
