REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, serius melakukan pembenahan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahkan, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pihaknya segera menutup salah satu BUMD yang bermasalah.
Karena, kata dia, BUMD tersebut tak menunjukkan prospek positif dalam memberikan keuntungan terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semenjak menjabat gubernur tahun lalu, menurut Ridwan Kamil, dia langsung mereformasi semua BUMD di Jabar secara serius. Ia menyontohkan, salah satu kebijakannya adalah langsung mengganti direksi BUMD milik Jabar yakni, Bank BJB.
"Dimulai dengan membedah BJB, mengganti direksi, menambah visi jadi bank pembangunan infrastuktur, jadi bank UKM, alhamdulillah lancar," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Rabu petang (10/7).
Menurut Emil, saat ini ia telah menyelesaikan evaluasi terhadap empat BUMD. Sedangkan sisanya, akan diselesaikan sampai akhir 2019. "Jadi saya yakin pada 2020 semua BUMD di Jabar sudah jauh lebih baik dan bisa menghasilkan pendapatan lebih maksimal," katanya.
Ketika ditanya mengenai usulan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat yang dibacakan anggotanya, Yusuf Puadz, dalam rapat paripurna agar BUMD yang bermasalah dimerjer, ditutup atau dilibatkan, Emil mengatakan akan menutup salah satu BUMD. "Ada salah satunya yang mau ditutup, yang sudah tidak layak lagi. Sedang dibahas," kata Emil.
Sementara menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, bukan kali ini saja dewan menyoroti sejumlah BUMD bermasalah di Jabar. Sejak beberapa tahun lalu pun, dewan selalu menyampaikan agar Pemprov Jabar melakukan penataan BUMD. "Jabar kan cukup banyak BUMD-nya kami ingin di luar BUMD keuangan itu, ada report kemajuan dari BUMD lain," katanya.
Ineu mengatakan, tujuan didirikan BUMD selain untuk menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden atau keuntungan ke Pemda. Agar nantinya, semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dewan, kata dia, terus melakukan dukungan dan telaah terhadap semua BUMD di Jabar agar ada kemajuan terhadap perubahan BUMD. Ia pun, mengapresiasi penataan BUMD yang dilakukan oleh Pemprov Jabar.
Saat ditanya tentang BUMD yang bermasalah, Ineu mengaku belum ada laporan resmi mengenai daftar BUMD bermasalah tersebut. Namun, memang ada BUMD yang sampai tidak bisa menggaji karyawannya atau membayar pesangon atas PHK karyawannya. Contohnya, BUMD Agronesia mengalami masalah yang membuat karyawan sampai datang ke DPRD Jawa Barat, kemudian dilakukan beberapa pembenahan. "Kalau beberapa BUMD lainnya masih berproses positif atau merupakan investasi jangka panjang," katanya.
Ineu menilai, Jasa Sarana BUMD yang akan berikan keuntungan jangka panjang dan harus dilakukan terus penataan walau sudah baik. "Walaupun sudah memberikan deviden, tetap harus dioptimalkan, ke semua BUMD begitu," katanya.
Sedangkan untuk BUMD lainnya, kata dia, seperti Migas Hulu dan Agrojabar pun terus melakukan pembenahan. Dewan menitipkan semua BUMD tersebut kepada Pemprov Jabar untuk terus ditata agar bisa maju seperti BUMD di bidang perbankan. Karena, memang BUMD yang maju masih di sektor perbankan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika