REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Mulyadi geram dengan sejumlah cicitan dari kader-kader Partai Demokrat yang seakan ingin menjatuhkan partainya.
Menurut Mulyadi, hal yang dilakukan mereka tidaklah etis, apalagi keduanya pernah berada dalam satu koalisi. Seharusnya, kata Mulyadi, Demokrat berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mau menerima mereka masuk ke dalam Koalisi Adil dan Makmur pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Coba bayangkan kalau saat itu koalisi 02 tidak terima (masuk koalisi)? Bagaimana nasibnya masa depan Partai Demokrat dan kadernya yang akan maju dalam Pilpres di periode berikutnya," ujar Mulyadi lewat keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).
Mulyadi menjelaskan, dalam Pasal 235 ayat 5 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjelaskan bahwa partai politik tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya jika pada pemilu sebelumnya tak mengajukan pasangan calon presiden.
Maka dari itu, sudah seharusnya Demokrat berterima kasih kepada Prabowo dan Gerindra. "Jadi berterimakasihlah pada Pak Prabowo dan koalisi 02, walau politik adalah memperjuangkan kepentingan tapi etika tetap harus menjadi dasar dalam perjuangan," ujar Mulyadi.
Ia meminta kepada kader-kader Demokrat untuk tak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berisi tudingan terhadap Gerindra. Meski koalisi telah berakhir, etika dalam berpolitik tetap harus di kedepankan. "Sekarang saya sampaikan ini sebagai kader yang berusaha ingin mengingatkan supaya kita saling menghormati," ujar Mulyadi.
Sebelumnya Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membongkar keinginan Gerindra untuk bisa mendapatkan jatah kursi di koalisi pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi). Tak tanggung, Gerindra meminta jabatan untuk menteri di bidang perekonomian.
Ferdinand menjelaskan, alasan mereka meminta kursi tersebut lantaran menginginkan rakyat sejahtera. Serta agar dapat menjalankan misi untuk menurunkan harga-harga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika