Rekonsiliasi dan Godaan Keluar dari Oposisi

Rekonsiliasi menjadi diksi yang populer belakangan ini, menyusul santernya pembicaraan di pemberitaan politik dalam negeri. Rekonsiliasi (perbuatan menyelesaikan perbedaan) antara dua kubu yang bertarung di pilpres 2019 Jokowi-KH Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diharapkan sebagian pihak segera terlaksana. Dorongan parpol yang menginginkan rekonsiliasi, terutama dari kubu Prabowo-Sandi, dinilai sebagian kalangan sebagai manuver politik untuk mencari cela masuk ke barisan Jokowi-Amin sebagai kubu yang dinyatakan KPU memenangkan pilpres 2019.

Godaan parpol di kubu Prabowo-Sandi keluar dari barisan oposisi terlihat dari manuver PAN dan Partai Demokrat. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil pilpres 2019, dinamika politik bergeser menuju politik kursi kabinet. Partai-partai yang tadinya mendukung Prabowo-Sandi mulai tergoda untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Amin.

Manuver PAN dan Demokrat sudah santer terdengar sejak sebelum putusan MK. Sementara, Gerindra sebagai pengusung utama Prabowo bahkan disebut-sebut sebagai partai yang paling layak untuk ditawari masuk koalisi pemerintah. Hanya PKS yang sudah tegas istiqamah berada di jalur oposisi.

Kekhawatiran bergabungnya sebagian besar partai ke kubu pemerintah pun memunculkan kekhawatiran tersendiri. Gemuknya koalisi pendukung pemerintah dikhawatirkan bakal mengganggu konsep check and balance yang menjadi konsep dasar pemerintahan dengan landasan demokrasi. Artinya, hilangnya oposisi adalah bencana bagi sebuah demokrasi.

Padahal, menurut Ketua Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, oposisi adalah aspek yang krusial dalam proses politik. Negara yang besar, kata dia, pasti memiliki oposisi sebagai mekanisme kritik kebijakan pemerintah.

"Jadi, demokrasi kuat itu ada kalau oposisi itu lantang, oposisi itu eksis, bahkan dalam kultur demokrasi itu menjadi bagian yang terhormat. Indonesia punya problem di situ," kata Firman saat dihubungi Republika, Senin (1/7).

Di Indonesia, kata Firman, menjadi oposisi seolah menjadi bagian yang tidak terhormat. Menjadi oposisi seolah menjadi pesakitan, pihak yang kalah, dan sakit hati akibat kalah kontestasi dalam pemilu. Stigma oposisi pesakitan itu dibangun saat awal Orde Baru untuk membungkam alternatif pemikiran.

"Alternatif pemikiran itu dianggap tidak perlu karena Orde Baru yang mempunyai karakteristik otoriter mengklaim diri sudah paham seluk-beluk semuanya, jadi tidak perlu ada nasihat dan tidak perlu ada masukan," ujar Firman.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama para partai koalisi memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Sehingga, apa pun yang sifatnya mengkritisi pemerintah akan distigmatisasi sebagai kalangan yang mengganggu pemerintahan. Stigma ini diikuti dengan berbagai labelisasi ekstrem kiri, ekstrem kanan, organisasi tanpa bentuk, dan berbagai label lainnya.

Pada era itu, yang memiliki pandangan berbeda atau sakit hati, dianggap sebagai kalangan yang kecewa atau berkecil hati. Mereka dianggap sebagai kalangan yang melawan pemerintah. "Nah, cara pandang seperti itu masih ada di sebagian masyarakat kita. Sayangnya, pemerintahan kita saat ini memperlakukan oposisi dengan tidak terhormat," kata Firman.

Melihat dinamika yang terjadi saat ini, isu pergeseran partai dari oposisi ke koalisi pemerintahan dibarengi dengan dorongan rekonsiliasi pascapemilu yang dianggap menciptakan polarisasi besar di masyarakat. Namun, menurut Firman, rekonsiliasi tak harus dimaknai dengan bagi-bagi kursi dalam kerangka koalisi pemerintahan.

"Ada hal yang sangat mengkhawatirkan. Takutnya, atas nama rekonsiliasi, yang terjadi justru adalah munculnya politic cartel," kata Firman.

Kondisi ini adalah keadaan di mana partai menggunakan sumber daya negara untuk mempertahankan posisinya dalam sistem politik. Kartel politik akan menciptakan iklim pembuatan kebijakan pemerintahan tanpa kontrol. Maka itu, kata Firman, rekonsiliasi sejatinya dapat dilakukan tanpa harus menghilangkan oposisi.

"Tidak mesti harus rekonsiliasi itu berujung pada terciptanya politik kartel, dalam kata lain hilangnya oposisi. Tapi tetap, menjadi negara yang demokratis dengan kuatnya oposisi dengan mekanisme check and balances," ujar pria yang menjadi profesor termuda di LIPI itu.

Jokowi dan Ma'ruf di Situbondo. Calon Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) nomor urut 1 menyapa awak media saat datang di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Lemahnya oposisi politik, kata Firman, menjadi suatu kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Padahal, kondisi demokrasi Indonesia saat ini saja sedang berada dalam titik yang kurang menggembirakan. Berdasarkan institusi internasional pemantau demokrasi, Freedom House, Indonesia hanya mampu mendapatkan skor 62 dari 100.

Firman berpendapat, setidaknya harus ada pihak yang bisa melihat apa yang tidak dilihat pemerintah dan bisa mendengar apa yang tidak didengar oleh pemerintah serta bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang memang terhambat di dalam jalannya pemerintahan. "Tentu harus ada. Karena di dalam itulah kita bisa mendongakkan kepala bahwa Indonesia masih demokratis," kata dia.