REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi permintaan pemulangan Rizieq Shihab (HRS) sebagai salah satu syarat rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo.

Menurut Moeldoko, pemulangan Rizieq bukan menjadi tugas pemerintah lantaran kepergiannya ke Arab Saudi merupakan keputusannya sendiri setelah tersandung kasus dugaan pornografi pada April 2017 lalu.

“Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri, kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir? kan enggak. Pergi-pergi sendiri kok, kita ribut mau mulangin, kan gitu,” ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7).

Mantan panglima TNI itu mengatakan, selama ini, pemerintah tak pernah mengusir HRS dari Tanah Air. Karena itu, untuk memulangkan Rizieq ke Indonesia bukan menjadi tugas pemerintah. “Ya pulang sendiri saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Moeldoko juga berpendapat, rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo bukan lagi menjadi prioritas. Sebab, masih ada persoalan bangsa yang lebih besar yang harus dihadapi. Lagipula, tambahnya, masyarakat juga sudah tenang pascapilpres telah berakhir. “Kan sudah saya katakan kemarin, penting gak si rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar,” ucapnya.

Hal senada, juga disampaikan politikus PDIP Puan Maharani. Menurut dia, pemulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi bukan menjadi tugas pemerintah. “Orang pergi sendiri, terus jadi kita harus yang minta pulang,” kata Puan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya menyebutkan, salah satu syarat dilakukannya rekonsiliasi setelah pilpres, yaitu dengan memulangkan pentolan FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.

“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq Shihab kembali ke Indonesia,” cicit Dahnil melalui akunnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika