REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak sepakat adanya anggota baru di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). PKB berharap, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membangun koalisi tetap dari partai yang berusaha menenangkannya saat Pilpres.
"itu koalisi ini sudah cukup bahkan lebih, gemuk, makanya kalau memang Pak Jokowi ingin membangun koalisi yang solid tentu dimulai dari koalisi yang ada saja," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (9/7).
Menurut Jazilul, bila ada yang hendak bergabung maka dapat diberikan ruang yang lain, tetapi tidak dalam koalisi. Meskipun, ia juga mengakui pemilihan formasi kabinet merupakan kewenangan presiden.
Jazilul pun menjelaskan sejumlah alasan agar KIK tetap berisikan menteri - menteri dari parpol pendukungnya. Ia mengatakan, adanya anggota baru dalam koalisi bakal memunculkan kesulitan baru, misalnya dalam pencocokan visi.
Maka itu, seperti yang disarankan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jokowi diimbau membentuk kabinet tetap berasal dari partai-partai pengusungnya."Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia," ujar Jazilul.
Terlepas dari usulan PKB, hak prerogatif tetap dipegang oleh Jokowi. Ia mengakui, koalisi memang perlu diperkuat. Namun, bila memang ada anggota baru dalam koalisi, maka keputusan ada tidaknya anggota baru dalam koalisi harus dirumuskan secara matang.
"Soliditas koalisi perlu ditingkatkan itu pasti, tak menutup kemjngkinan bergabung yang lain. Taoi dimana tempat bergabungnya? Itu perlu dirumuskan, jamgan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain," ujar dia.
Jazilul menambahkan, bila ada anggota baru di koalisi, maka anggota itu, kata dia, tak berhak untuk 'meminta' jatah menteri kepada Jokowi. Anggota baru itu diminta untuk menyelaraskan visi dan misi dengan partai-partai yang sejak awal mendukung Jokowi.
"Intinya belum satu visi, belum dibicarakan sampai pada putusan, tapi saya yakin koalisu Jokowi tak akan menutup siapapun yang ingin membangun bersama," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika