REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar segera menggelar rapat pleno untuk menentukan waktu penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) parpol tersebut. Menurut rencana, munas akan digelar pertengahan Juli 2019.
"(Rapat Pleno) kabarnya pertengahan Juli. Tidak lama lagi pasti rapat dan diputuskan, termasuk menentukan munasnya kapan," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, dalam diskusi di Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (7/7).
Dia melanjutkan, hingga saat ini internal Partai Golkar sama sekali belum membicarakan soal munas. Hanya saja, sejumlah informasi menyebut sebagian pihak ingin mempercepat pelaksanaan munas.
Salah satu pihak yang dikabarkan menginginkan percepatan itu menurut dia adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai Presiden terpilih, Jokowi ingin semua parpol koalisinya menyelesaikan munas sebelum penetapan kabinet 2019-2024 pada Oktober 2019.
"Yang saya dengar begitu (Jokowi minta seluruh partai menyelesaikan munas sebelum penentuan kabinet), tapi tidak langsung dari Pak Jokowi tapi yang saya dengar begitu," ungkapnya.
Meskipun demikian, dia mengklaim berbagai dorongan itu tidak secara otomatis disetujui oleh Golkar. Kepastian waktu pelaksanaan munas harus berdasarkan kesepakatan internal parpol.
"Maksudnya semua yang diminta oleh pemerintah kita harus ikut, kan tidak juga. Itulah walaupun kita ada di pemerintahan kita tetap harus kritis," tegasnya.
Menurut dia, dipercepat atau tidaknya pelaksanaan munas, sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingan Partai Golkar. Karena itu, mau tidak mau harus disepakati bersama oleh internal partai.
"Tapi apakah kita harus ikut atau tidak kan kita sesuaikan dengan kebutuhan internal parpol kita. Mana hal-hal yang berkepentingan dengan kepentingan kita bersama kita duduk bersama, tapi kalau itu terkait kepentingan internal kita, kita harus bicara lagi," tambah Andi.
Salah satu agenda dalam munas nanti adalah memilih ketua umum baru untuk Pertai Golkar. Saat ini, dua nama politisi Golkar yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo mengemuka dalam bursa calon ketua umum.
Andi menuturkan restu Presiden Jokowi sangat penting untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Pasalnya, Jokowi dan Partai Golkar saling berkaitan dan bergantung satu sama lain.
Jokowi, kata Andi membutuhkan benteng untuk melindungi dirinya ketika terjadi permasalahan dalam pemerintahan pada periode kedua. Karena itu, menurut dia, Jokowi akan mendukung ketum yang dipercayainya untuk mendukungnya secara penuh dan loyal.
"Jokowi pasti cari orang yang bisa dia percaya, menjaga keseimbangan antara PDIP dan Golkar dan partai lain, saya kira dia butuh orang seperti itu," tuturnya
Menurut Andi, jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak tertutup kemungkinan Jokowi bakal dihantam persoalan pada periode kedua khususnya menjelang akhir masa jabatannya. "Saya yakin Pak SBY masuk tahun ketiga dimaki-maki orang dihantam kasus Century, dan itu potensi besar terjadi ke Pak Jokowi karena problem ekonomi kita besar sekali, dan sulit, itu pekerjaan yang besar karena itu Pak Jokowi butuh kekuatan yang besar, jadi benteng supaya kondisi ekonomi kita bisa terus baik dan stabil. Karena kita akan bicara soal tahapan dan langkah kebijakan," jelas dia.
Dia menambahkan, proses pergantian ketua umum Golkar seharusnya tidak perlu mengungkit masalah personal. Tetapi, harus diisi dengan kontestasi dukungan dengan mengedepankan gagasan dan program membangun Golkar ke depan.
"Nah karena itu kegaduhan itu harus dihentikan karena gaduh dengan dinamika itu dua hal yang berbeda. Masak ada yang bicara soal hal-hal personal kayak gelar, mengurus ijazah orang. Kontestasi dukungan menurut saya yang paling penting mendapatkan dukungan, siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan, karena variabel itu pasti akan dilihat oleh Pak Jokowi," ujar Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
